TANJUNG SELOR, KTV – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Muhammad Nasir, S.E., M.M., CSL., menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Krayan terkait penanganan infrastruktur jalan tidak boleh berhenti pada forum rapat semata. Menurutnya, seluruh pihak harus memastikan hasil pembahasan dapat ditindaklanjuti menjadi program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Krayan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta sejumlah instansi terkait yang berlangsung di DPRD Kaltara, Selasa (14/7/2026).
Dalam forum tersebut, Muhammad Nasir menilai kehadiran masyarakat Krayan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung merupakan bentuk harapan besar agar persoalan infrastruktur yang selama ini dihadapi dapat segera memperoleh solusi.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat mendapat ruang dan perhatian yang sama dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
“Aspirasi yang disampaikan masyarakat hari ini harus menjadi perhatian bersama. Tugas kita bukan hanya mendengarkan, tetapi memastikan ada tindak lanjut yang jelas dan terukur,” ujarnya.
Muhammad Nasir berpandangan bahwa kondisi jalan di wilayah Krayan merupakan persoalan yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun DPRD. Sebab, keterbatasan akses yang terjadi saat ini berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian di wilayah perbatasan.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar upaya penanganan jalan tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, pembangunan di kawasan perbatasan membutuhkan komitmen yang berkelanjutan dan dukungan anggaran yang memadai.
Dalam pandangannya, masyarakat Krayan tidak hanya membutuhkan janji pembangunan, tetapi juga kepastian mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah ke depan.
“Harapan masyarakat sangat sederhana, mereka ingin melihat adanya progres. Karena itu, setiap hasil rapat harus dikawal bersama agar tidak berhenti sebagai catatan administrasi,” katanya.
Sebagai pimpinan DPRD, Muhammad Nasir juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Ia menilai forum RDP menjadi sarana penting untuk mempertemukan berbagai pandangan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi seluruh peserta rapat yang telah menyampaikan pandangan dan masukan secara konstruktif. Menurutnya, berbagai masukan yang muncul dalam rapat menunjukkan adanya kepedulian bersama terhadap pembangunan Krayan sebagai salah satu wilayah strategis di Kalimantan Utara.
Muhammad Nasir berharap hasil pembahasan tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah-langkah prioritas pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan akses jalan bagi masyarakat Krayan.
“Kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana masyarakat Krayan bisa merasakan manfaat pembangunan secara lebih merata. Karena itu, DPRD akan terus mengawal aspirasi ini agar mendapat perhatian yang serius dari pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga menyangkut pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai masukan yang telah disampaikan dalam RDP diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.
“Yang terpenting sekarang adalah memastikan ada langkah nyata setelah rapat ini. Masyarakat sudah menyampaikan harapannya, dan kita memiliki tanggung jawab untuk mengawalnya bersama,” tutup Muhammad Nasir.
