TANJUNG SELOR, KTV – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Daerah Pemilihan Nunukan, Ruman Tumbo, S.H., menegaskan bahwa persoalan infrastruktur jalan di Krayan harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, masyarakat perbatasan sudah terlalu lama menunggu realisasi pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung.
Pernyataan tersebut disampaikan Ruman Tumbo saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Krayan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya di DPRD Kaltara, Selasa (14/7/2026).
Dalam forum tersebut, Ruman menilai kondisi yang dihadapi masyarakat Krayan saat ini perlu dipandang sebagai persoalan bersama. Sebab, keterbatasan akses jalan tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga memengaruhi distribusi barang, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi warga di wilayah perbatasan.
Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam rapat harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak agar pembangunan di Krayan tidak terus tertinggal dibanding daerah lainnya.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian. Aspirasi ini harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret sehingga masyarakat melihat ada keseriusan dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi,” ujarnya.
Ruman berpandangan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan keberadaan masyarakat di kawasan yang berbatasan dengan negara tetangga. Oleh karena itu, upaya percepatan pembangunan harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Ia juga mengapresiasi masyarakat Krayan yang datang langsung menyampaikan kondisi yang mereka alami. Menurutnya, penyampaian aspirasi secara terbuka menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap hadirnya solusi nyata dari pemerintah.
Dalam pandangannya, pembangunan jalan di Krayan tidak cukup hanya dibahas dari sisi teknis dan keterbatasan anggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh pemangku kepentingan dapat membangun komitmen bersama untuk mencari jalan keluar yang dapat segera dilaksanakan.
“Kalau semua pihak memiliki komitmen yang sama, saya yakin persoalan ini bisa ditangani secara bertahap. Yang terpenting adalah ada kemauan untuk memulai dan mengawal prosesnya sampai tuntas,” kata Ruman.
Sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Nunukan, ia menegaskan akan terus mengawal aspirasi masyarakat Krayan dalam setiap pembahasan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan penganggaran daerah.
Ruman berharap hasil RDP tersebut tidak berhenti sebagai rekomendasi semata, tetapi dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempercepat langkah-langkah penanganan jalan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
“Krayan adalah bagian penting dari Kalimantan Utara. Masyarakat di sana berhak mendapatkan akses yang layak dan merasakan hasil pembangunan sebagaimana masyarakat di daerah lainnya. Itu yang harus terus kita perjuangkan bersama,” pungkasnya.
