TANJUNG SELOR, KTV – Kondisi infrastruktur jalan di wilayah Krayan kembali menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama masyarakat Krayan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, BPJN, dan instansi terkait, Selasa (14/7/2026).
Dalam forum tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Daerah Pemilihan Nunukan, H. Saleh, S.E., menegaskan bahwa persoalan jalan di Krayan tidak boleh lagi dipandang sebagai persoalan biasa. Menurutnya, kerusakan infrastruktur yang terjadi saat ini telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
H. Saleh menilai akses jalan yang terbatas membuat aktivitas masyarakat menjadi semakin sulit, mulai dari distribusi kebutuhan pokok, pelayanan publik, hingga mobilitas warga antarwilayah.
“Yang dirasakan masyarakat bukan sekadar jalan rusak, tetapi dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Karena itu, persoalan ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Menurut H. Saleh, aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam rapat tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembangunan jalan di Krayan sudah berada pada tingkat yang sangat mendesak. Ia melihat masyarakat datang bukan untuk menyampaikan keluhan semata, melainkan berharap ada solusi dan kepastian dari pemerintah.
Sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Nunukan, H. Saleh mengaku memahami kondisi yang dihadapi masyarakat perbatasan. Ia berpandangan bahwa pembangunan infrastruktur di Krayan harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan di wilayah utara Kalimantan.
Ia juga menilai pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPRD agar berbagai kendala yang selama ini menghambat pembangunan dapat segera diatasi.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semua pihak harus memiliki komitmen yang sama agar kebutuhan masyarakat bisa dijawab secara bertahap dan berkelanjutan,” katanya.
Dalam pandangannya, keberadaan jalan yang layak akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain mempermudah distribusi barang dan jasa, akses yang baik juga akan membuka peluang pengembangan sektor pertanian, perdagangan, dan usaha masyarakat di kawasan perbatasan.
H. Saleh mengapresiasi langkah DPRD yang memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dan pemerintah sebagai upaya mencari solusi bersama. Ia berharap hasil RDP tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui kebijakan nyata, baik melalui dukungan anggaran maupun koordinasi dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, masyarakat Krayan membutuhkan bukti bahwa aspirasi yang mereka sampaikan benar-benar diperjuangkan dan tidak berhenti pada forum diskusi semata.
“Harapan masyarakat sangat jelas, mereka ingin melihat adanya tindakan nyata. Tugas kita bersama adalah memastikan harapan itu dapat diperjuangkan melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Di akhir rapat, H. Saleh kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai aspirasi masyarakat Krayan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan mendesak warga perbatasan.
“Krayan adalah bagian penting dari Kabupaten Nunukan dan Kalimantan Utara. Sudah seharusnya masyarakat di sana mendapatkan perhatian dan kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan,” pungkasnya.
