NUNUKAN ,– Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mempertegas fungsi pengawasannya terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam rapat kerja bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), DPRD mendesak agar percepatan realisasi investasi dan serapan anggaran segera dilakukan.
Anggota Komisi II, M. Nasir, S.Pi., MM., menegaskan bahwa evaluasi progres program kerja menjadi kunci utama demi memastikan target pembangunan daerah tercapai.
“Rapat kerja ini merupakan bagian dari komitmen kami di Komisi II untuk memastikan DPMPTSP menjalankan programnya secara terukur, tepat waktu, dan berdampak nyata bagi kemajuan Kalimantan Utara,” ujar M. Nasir usai memimpin rapat di ruang Komisi II, Sabtu (21/11/2026).
Soroti Serapan Anggaran
Dalam rapat yang membahas realisasi APBD Murni Tahun Anggaran 2026 tersebut, terungkap data yang menjadi perhatian serius dewan. Capaian serapan anggaran DPMPTSP hingga periode ini tercatat baru menyentuh angka 39,84%.
Merespons lambatnya serapan tersebut, M. Nasir menekankan perlunya langkah akseleratif dan peningkatan sinergi antarinstansi agar anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.
“Kita tidak bisa membiarkan progres serapan lambat. Kami mendorong DPMPTSP untuk lebih agresif, karena anggaran yang tidak terserap maksimal akan menjadi kehilangan kesempatan membangun. Apalagi ini menyangkut investasi yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” tegasnya.
Fokus pada Investor Asing dan Lokal
Meski menyoroti serapan anggaran, Komisi II juga mengapresiasi sejumlah program strategis yang dipaparkan DPMPTSP. Beberapa agenda penting yang tengah dijalankan meliputi fasilitasi kunjungan investor asing, khususnya dari Korea Selatan dan Malaysia, serta pelaksanaan kegiatan promosi seperti *Kaltara Investment Forum* (KIF).
“I saya mendukung penuh kegiatan yang memperluas jaringan investasi. Namun yang lebih penting adalah bagaimana setiap program ditindaklanjuti dengan hasil konkret,” jelas M. Nasir.
Ia juga menginstruksikan agar DPMPTSP tidak hanya fokus pada investor luar, tetapi juga memperkuat pendampingan terhadap pelaku usaha lokal serta meningkatkan kualitas pelayanan perizinan satu pintu agar lebih prima.
Pengawasan Berkala
Menutup rapat kerja, M. Nasir menegaskan bahwa Komisi II akan terus memantau secara berkala progres kinerja DPMPTSP dan OPD lainnya di lingkungan Pemprov Kaltara.
“Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengawasi, tetapi juga sebagai upaya mendukung keberhasilan pembangunan daerah agar Kaltara semakin kompetitif di mata investor,” pungkasnya. (Red)





