TANAH TIDUNG, – Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Herman, aspirasi warga Kabupaten Tana Tidung (KTT) yang mengeluhkan tingginya beban biaya transportasi dan akomodasi saat menjalani pengobatan rujukan ke luar daerah. Keluhan ini mencuat dalam pertemuan reses yang digelar Herman, Sabtu (21/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat secara khusus menyoroti kendala finansial yang dihadapi pasien kurang mampu saat harus dirujuk ke RSUD dr. H. Jusuf SK di Tarakan. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk memberikan bantuan ongkos transportasi yang lebih accessible, tidak hanya bagi pasien, tetapi juga bagi keluarga yang mendampingi.
Herman mengungkapkan, kendala ekonomi menjadi hambatan serius bagi akses kesehatan warga. Pasalnya, pasien rujukan umumnya tidak berangkat seorang diri, melainkan memerlukan pendamping yang otomatis menambah beban biaya perjalanan hingga tempat tinggal sementara.
”Dari penyampaian masyarakat, ada warga yang mampu dan ada juga yang kurang mampu. Nah, bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki biaya? Mereka berharap ada bantuan transportasi bagi pasien maupun keluarga yang mendampingi ketika harus dirujuk ke Tarakan,” ujar Herman, Sabtu (21/11/2026).
Kritik Mekanisme Reimburse
Herman menilai, meskipun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sejatinya telah memiliki program bantuan biaya transportasi bagi pasien rujukan kurang mampu—termasuk untuk satu orang pendamping—namun mekanisme pencairannya masih menjadi persoalan. Sistem *reimburse* (penggantian biaya) yang diterapkan saat ini dianggap memberatkan masyarakat kecil.
”Programnya sudah ada, termasuk untuk satu orang pendamping. Tetapi mekanismenya *reimburse*, sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu. Ini yang perlu menjadi perhatian karena tidak semua keluarga pasien memiliki kemampuan untuk menalangi biaya tersebut,” jelas Herman.
Akibat sistem ini, banyak warga kurang mampu yang kesulitan mengakses hak mereka karena ketiadaan dana talangan di awal, padahal kebutuhan mendesak untuk segera berobat ke Tarakan.
Mendesak Rumah Singgah
Selain persoalan transportasi, warga juga menyoroti urgensi keberadaan rumah singgah di Tarakan. Fasilitas ini dinilai sangat mendesak untuk meringankan beban keluarga pasien agar tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk menyewa penginapan atau kos selama menunggu jadwal pemeriksaan lanjutan atau masa perawatan.
Merespons hal tersebut, Herman memastikan akan memperjuangkan aspirasi ini di parlemen. Ia berkomitmen mendorong evaluasi terhadap skema bantuan agar tepat sasaran dan tidak menyulitkan warga di lapangan.
”Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena terkendala biaya perjalanan dan tempat tinggal. Aspirasi ini akan kami tampung dan perjuangkan agar bisa menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya. (Red)





