TAJUNG SELOR ,– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah, mendesak adanya penerapan regulasi afirmatif untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik wilayah kepulauan dan perbatasan. Kebijakan ini dinilai urgen agar pelayanan publik dan penyaluran aspirasi masyarakat dapat berjalan lancar tanpa hambatan administrasi maupun kendala hukum.
Syamsuddin menyoroti bahwa karakteristik geografis Kaltara yang didominasi wilayah kepulauan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga memerlukan pendekatan regulasi yang berbeda dengan wilayah daratan pada umumnya.
“Karakteristik wilayah Kaltara, khususnya daerah kepulauan dan perbatasan, tentu membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda,” ujar Syamsuddin, Minggu (22/11/2026).
Salah satu poin krusial yang didorong oleh legislator ini adalah penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) khusus untuk wilayah kepulauan dan perbatasan. Menurut Syamsuddin, standar harga yang berlaku saat ini seringkali tidak relevan dengan kondisi lapangan, terutama terkait tingginya biaya logistik dan aksesibilitas di daerah terpencil.
“Karena itu, perlu ada regulasi afirmatif, termasuk standarisasi SSH khusus wilayah kepulauan dan perbatasan. Sinkronisasi regulasi juga penting agar pelayanan dan penyaluran aspirasi masyarakat dapat berjalan lancar serta memiliki kepastian hukum,” tegasnya.
Tanpa adanya penyesuaian regulasi, Syamsuddin khawatir program-program pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan daerah perbatasan dan kepulauan akan terhambat. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian antara pagu anggaran dengan realisasi biaya di lapangan yang berpotensi menimbulkan masalah administrasi.
Ia berharap pemerintah pusat maupun provinsi dapat memberikan atensi khusus terhadap usulan tersebut.
“Harapan kami, pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan tersebut. Sehingga, setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar menyesuaikan kondisi serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah,” pungkas Syamsuddin. (Red)





