Tanjung Selor ,– Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dewn Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tengah menggelar rangkaian rapat maraton guna mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Provinsi.
Rapat yang telah dimulai sejak Selasa, 22 Juli 2025 ini difokuskan pada sinkronisasi antara RTRW Provinsi dengan RTRW lima kabupaten/kota di Kaltara, serta mengakomodasi permasalahan tata ruang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sekretaris Pansus RTRW DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menjelaskan bahwa rapat intensif ini melibatkan tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-Perkim) Provinsi, serta perwakilan PU-Perkim dan tim penyusun RTRW dari seluruh kabupaten/kota.
“Sinkronisasi ini kami lakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam struktur maupun pola ruang antara Provinsi dan daerah, serta untuk memastikan arah pembangunan yang harmonis,” ujar Nasir di sela-sela rapat, Jumat (25/7/2025).
Tampung Usulan Masyarakat
Salah satu poin krusial dalam pembahasan kali ini adalah pembukaan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan perubahan peruntukan kawasan. Nasir menyoroti banyaknya kawasan pemukiman, kebun rakyat, hingga perkebunan kelompok tani yang secara faktual telah ada, namun secara administrasi masih masuk dalam kawasan hutan produksi atau hutan lindung.
“Usulan-usulan ini akan kami tampung dan perjuangkan dalam tahap rapat lintas sektoral di Kementerian ATR/BPN, termasuk untuk diusulkan pelepasannya jika memang sesuai dengan kebutuhan dan prosedur,” tambahnya.
Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang telah lama menempati dan menggarap lahan tersebut, sekaligus mencegah konflik tenurial di masa depan.
Fondasi Pembangunan Jangka Panjang
Nasir menegaskan bahwa Perda RTRW bukan sekadar dokumen administratif, melainkan dasar hukum utama dalam perencanaan wilayah yang harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltara.
“RTRW adalah fondasi arah pembangunan jangka panjang. Jika tidak sinkron, maka program pembangunan pun bisa salah arah,” tegasnya.
Ke depan, Pansus RTRW DPRD Kaltara menjadwalkan agenda lanjutan dengan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, seperti Dinas Kehutanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, untuk memastikan komprehensivitas tata ruang darat hingga wilayah pesisir. (Red)





