TANJUNG SELOR, KTV – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Daerah Pemilihan Malinau, Hendri Tuwi, S.E., M.Si., menegaskan bahwa persoalan jalan di Krayan harus segera mendapatkan perhatian serius karena telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan.
Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Krayan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, BPJN, dan sejumlah instansi terkait di DPRD Kaltara, Selasa (14/7/2026).
Meski sempat terlambat hadir karena kendala perjalanan, Hendri Tuwi tetap menyampaikan pandangannya terkait kondisi infrastruktur yang saat ini menjadi keluhan utama masyarakat Krayan.
Menurut Hendri, persoalan jalan bukan lagi sekadar masalah pembangunan fisik, melainkan sudah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Kondisi jalan yang belum memadai menyebabkan distribusi logistik, bahan pokok, dan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terhambat.
Ia menilai dampak yang dirasakan masyarakat semakin besar apabila penanganan tidak segera dilakukan. Karena itu, pemerintah perlu melihat persoalan tersebut dari sisi kepentingan masyarakat yang setiap hari merasakan langsung akibat terbatasnya akses transportasi.
“Ketika akses jalan terganggu, yang terdampak bukan hanya mobilitas warga, tetapi juga perputaran ekonomi, distribusi kebutuhan pokok, dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah yang memiliki karakteristik wilayah hampir serupa dengan Krayan, Hendri mengaku memahami tantangan pembangunan di kawasan pedalaman dan perbatasan. Namun demikian, menurutnya kondisi geografis tidak boleh menjadi alasan untuk menunda upaya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Dalam pandangannya, keberadaan infrastruktur jalan yang layak merupakan salah satu kunci untuk membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hendri juga menyoroti pentingnya keseriusan seluruh pihak dalam menindaklanjuti hasil rapat. Ia menilai aspirasi yang disampaikan masyarakat Krayan merupakan gambaran nyata kondisi yang terjadi di lapangan dan perlu dijadikan dasar dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Yang disampaikan masyarakat hari ini adalah realitas yang mereka hadapi setiap hari. Karena itu, kita perlu memastikan bahwa aspirasi tersebut benar-benar menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan,” katanya.
Menurut Hendri, pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menunjukkan kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh masyarakat.
Ia berharap koordinasi antara DPRD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah pusat, dan instansi teknis dapat menghasilkan langkah konkret yang mampu mempercepat penanganan jalan di Krayan.
Sebagai anggota DPRD Kaltara, Hendri Tuwi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai aspirasi masyarakat perbatasan agar dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang nyata.
“Masyarakat Krayan membutuhkan kepastian bahwa persoalan yang mereka sampaikan tidak berhenti di ruang rapat. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan ada tindak lanjut yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap hasil RDP tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Krayan demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan.
