TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Daerah Pemilihan Malinau, Pdt. Robenson Tadem, meminta pemerintah tidak menunda lagi upaya penanganan infrastruktur jalan di wilayah Krayan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Krayan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dan unsur DPRD Kaltara yang membahas kondisi ruas jalan Lembudud–Long Layu–Binuang, Selasa (14/7/2026).
Dalam forum tersebut, Robenson menilai persoalan jalan di Krayan sebenarnya dapat mulai ditangani apabila tersedia komitmen dan dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, langkah awal perbaikan tetap harus dilakukan meskipun secara bertahap.
Ia berpandangan bahwa masyarakat Krayan sudah terlalu lama menghadapi keterbatasan akses transportasi yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat di wilayah perbatasan.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah tindakan nyata. Penanganan bisa dimulai secara bertahap, yang penting ada langkah konkret yang menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat Krayan,” ujarnya.
Selain mendorong percepatan penanganan jalan, Robenson juga menyoroti sejumlah titik ruas jalan yang dinilainya memiliki tingkat risiko tinggi bagi pengguna jalan. Berdasarkan pengalaman perjalanannya menuju wilayah Krayan, masih terdapat beberapa lokasi yang memerlukan perhatian serius karena berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada membuka akses jalan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keselamatan pengguna jalan.
Ia juga meminta pemerintah dan BPJN memberikan perhatian terhadap rencana pembangunan akses jalan yang menghubungkan Malinau dan Krayan. Kehadiran akses yang memadai dinilai akan menjadi solusi jangka panjang dalam membuka keterisolasian wilayah perbatasan.
Robenson menegaskan bahwa pembangunan Krayan tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat.
Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat Krayan, Robenson bahkan menyatakan kesediaannya memberikan dukungan pribadi untuk membantu kebutuhan operasional yang mendukung perjuangan masyarakat dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Menurutnya, langkah tersebut bukan semata soal bantuan materi, tetapi bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat yang selama ini terus memperjuangkan akses yang layak.
“Krayan adalah bagian penting dari Kalimantan Utara. Sudah seharusnya masyarakat di sana mendapatkan perhatian yang sama dan merasakan manfaat pembangunan sebagaimana daerah lainnya,” tegasnya.
Robenson berharap hasil RDP tidak berhenti sebagai catatan rapat semata, melainkan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat perbatasan.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal hasil rapat agar berbagai usulan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat Krayan.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan masyarakat melihat adanya keseriusan pemerintah dalam menjawab kebutuhan mereka. Harapan itu harus kita jaga bersama,” pungkasnya.
