TANJUNG SELOR, KTV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong pemerataan infrastruktur telekomunikasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di seluruh wilayah provinsi. Isu tersebut menjadi salah satu perhatian utama yang disampaikan DPRD Kaltara saat melaksanakan kunjungan kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada pekan lalu.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Muddain, ST., mengatakan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah wilayah, khususnya kawasan kepulauan, pesisir, perbatasan, dan desa-desa terpencil yang belum menikmati layanan internet dan jaringan telekomunikasi secara optimal.
Menurutnya, keterbatasan akses digital tidak hanya berdampak pada komunikasi masyarakat, tetapi juga memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, akses pendidikan, layanan kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga pelaksanaan pemerintahan di daerah.
“Masih ada wilayah yang mengalami keterbatasan akses internet dan jaringan telekomunikasi. Kondisi ini tentu menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pembangunan daerah,” ujar Muddain.
Ia menegaskan, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat harus diikuti dengan pemerataan pembangunan infrastruktur digital agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses berbagai layanan berbasis teknologi. Hal tersebut dinilai penting mengingat transformasi digital kini telah menjadi bagian dari berbagai sektor kehidupan.
Sebagai provinsi yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, perbatasan, dan kawasan dengan kondisi geografis yang beragam, Kalimantan Utara memerlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan jaringan telekomunikasi di wilayah-wilayah yang hingga kini masih mengalami keterbatasan sinyal.
Melalui kunjungan kerja tersebut, DPRD Kaltara berharap aspirasi daerah dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur telekomunikasi, sehingga pemerataan akses internet dapat diwujudkan secara bertahap di seluruh wilayah Kalimantan Utara.
Muddain menambahkan, tersedianya jaringan internet yang andal akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperluas akses informasi, mendukung proses belajar mengajar, mempercepat pelayanan administrasi pemerintahan, serta membuka peluang pengembangan ekonomi digital bagi masyarakat.
DPRD Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk terus mengawal berbagai kebijakan yang mendukung pemerataan infrastruktur digital sebagai bagian dari pembangunan yang berkeadilan. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat terwujudnya konektivitas digital yang merata, sehingga seluruh masyarakat Kalimantan Utara dapat memperoleh akses terhadap layanan publik yang lebih berkualitas dan mendukung percepatan pembangunan daerah.
