TARAKAN, KTV – Komitmen menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat terus menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan yang membahas rencana keberlanjutan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Rapat kerja yang berlangsung di Hotel Royal Tarakan, Rabu (17/6/2026), dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Syamsuddin Arfah, M.Si. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta BPJS Kesehatan Cabang Tarakan.
Dalam rapat tersebut, berbagai aspek dibahas secara komprehensif, mulai dari keberlanjutan pembiayaan peserta PBPU yang ditanggung pemerintah daerah, validitas data kepesertaan, hingga langkah-langkah strategis untuk mempertahankan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional serta status Universal Health Coverage (UHC) yang telah diraih Provinsi Kalimantan Utara.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Hj. Siti Laela, menyampaikan bahwa keberlanjutan program jaminan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan anggaran, tetapi juga memerlukan koordinasi yang kuat antarlembaga agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, salah satu tantangan yang perlu menjadi perhatian adalah memastikan data kepesertaan selalu mutakhir. Pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala akan membantu pemerintah daerah dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai peserta PBPU yang ditanggung pemerintah.
“Validitas data merupakan salah satu kunci keberhasilan program jaminan kesehatan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan pembiayaan iuran diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan seluruh organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan terhadap data kependudukan maupun data sosial masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program sekaligus mengantisipasi berbagai kendala administratif yang dapat memengaruhi status kepesertaan masyarakat.
Hj. Siti Laela menilai bahwa keberhasilan Kalimantan Utara dalam mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) harus terus dijaga melalui komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, status tersebut bukan sekadar capaian administratif, tetapi menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
“Komisi IV DPRD akan terus memberikan dukungan dan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Yang paling utama adalah memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa terkendala persoalan kepesertaan maupun administrasi,” katanya.
Melalui rapat kerja ini, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara berharap seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Daerah. Hasil pembahasan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara DPRD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan BPJS Kesehatan dalam mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC), sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Utara dapat terus berlangsung secara optimal, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
