JAKARTA, KTV – Presiden RI Prabowo Subianto bersama pimpinan partai politik yang memiliki kursi di parlemen menyepakati pencabutan tunjangan anggota DPR RI serta memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Kesepakatan itu diumumkan langsung oleh Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8), sebagai bentuk respons atas aspirasi masyarakat dan gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah.
“Beberapa kebijakan DPR RI diputuskan untuk dicabut, termasuk soal tunjangan anggota DPR dan penghentian sementara perjalanan dinas ke luar negeri,” kata Prabowo.
Ia juga menegaskan DPR akan membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan publik. “Saya minta pimpinan DPR segera mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, serta kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa berdialog secara langsung,” tambahnya.
Selain itu, usulan lain dari warga akan diteruskan melalui mekanisme delegasi resmi yang diterima DPR.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden didampingi delapan ketua umum parpol parlemen, di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Najamudin, serta Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Hadir pula sejumlah pimpinan partai, seperti Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), Muhammad Khalid (PKS), Bahlil Lahadalia (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), dan Surya Paloh (NasDem).
