TANJUNG SELOR, KTV – Fraksi Gabungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Kalimantan Utara menekankan pentingnya arah kebijakan anggaran daerah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kaltara.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPRD Provinsi Kalimantan Utara dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7).
Pandangan Fraksi Gabungan PKB, NasDem dan PAN disampaikan oleh Supa’ad Hadianto, SE. Dalam penyampaiannya, fraksi menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan APBD sebagai upaya memastikan setiap program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gabungan PKB, NasDem dan PAN menyampaikan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan hanya menjadi kewajiban administratif pemerintah daerah, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat sejauh mana anggaran yang telah digunakan mampu mendukung pencapaian target pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui penyampaian yang dibacakan Supa’ad Hadianto, Fraksi Gabungan menegaskan bahwa setiap kebijakan anggaran harus memiliki keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat daerah.
“APBD harus menjadi instrumen yang mampu menjawab persoalan masyarakat secara nyata. Yang paling penting bukan hanya bagaimana anggaran itu dibelanjakan, tetapi bagaimana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Supa’ad Hadianto.
Fraksi Gabungan PKB, NasDem dan PAN juga memberikan perhatian terhadap kondisi pembangunan di Kalimantan Utara yang memiliki tantangan geografis cukup kompleks. Luas wilayah, keberadaan kawasan perbatasan, daerah pedalaman, serta wilayah kepulauan membutuhkan strategi pembangunan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Menurut fraksi, pemerataan pembangunan masih menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus terus diperkuat. Akses masyarakat terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik perlu menjadi prioritas agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah.
“Pembangunan Kaltara harus dilakukan secara menyeluruh. Masyarakat yang berada di wilayah perbatasan, pedalaman, maupun daerah yang jauh dari pusat pemerintahan harus tetap mendapatkan perhatian dan pelayanan yang optimal dari pemerintah daerah,” ungkap Supa’ad.
Selain sektor pelayanan dasar, Fraksi Gabungan juga mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat sektor ekonomi masyarakat. Pengembangan potensi lokal, pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah, serta penciptaan lapangan kerja dinilai menjadi langkah penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi daerah.
Fraksi Gabungan PKB, NasDem dan PAN berharap pelaksanaan APBD ke depan semakin mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran. Setiap program pembangunan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
“DPRD akan terus mengawal agar kebijakan anggaran daerah berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan. Sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan agar setiap program yang dirancang benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Kaltara,” tambah Supa’ad Hadianto.
