TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Rismanto, menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di provinsi tersebut. Ia menyoroti agar kebijakan pemerintah daerah tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, melainkan juga menjangkau kawasan perbatasan, kepulauan, dan pedalaman.
Rismanto menilai, kondisi geografis Kaltara yang unik menuntut pendekatan pembangunan yang spesifik. Menurut dia, kebutuhan masyarakat di daerah terluar harus masuk dalam prioritas perencanaan agar keadilan sosial dapat dirasakan hingga ke pelosok.
“Jangan sampai masyarakat di wilayah perbatasan tertinggal dalam pembangunan hanya karena kondisi geografisnya berbeda. Kebutuhan mereka harus menjadi perhatian dalam menentukan prioritas pembangunan daerah,” ujar Rismanto, Kamis (19/11/2026).
Hal tersebut disampaikan Rismanto menanggapi banyaknya aspirasi yang masuk selama kegiatan reses. Ia mencatat, persoalan akses jalan dan jembatan masih menjadi keluhan utama warga, khususnya di Kabupaten Nunukan, Pulau Sebatik, hingga kawasan Krayan.
Konektivitas yang buruk, menurut politikus ini, tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga melumpuhkan roda ekonomi lokal. Infrastruktur yang memadai dinilai kunci untuk membuka isolasi wilayah, sehingga distribusi kebutuhan pokok lancar dan hasil pertanian serta perikanan masyarakat dapat terserap pasar dengan baik.
“Infrastruktur memiliki peran vital membuka keterisolasian. Akses transportasi menentukan kelancaran distribusi logistik dan hasil bumi warga,” tambahnya.
Rismanto berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi yang dihimpun dari constituents-nya. Ia memastikan usulan masyarakat tersebut akan dibawa dalam pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Ia mengharapkan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif. OPD diminta tidak hanya menggunakan pendekatan administratif dalam perencanaan, tetapi juga melakukan pencermatan kondisi riil di lapangan.
“Reses menjadi kesempatan bagi kami mendengar langsung kebutuhan warga. Kami berharap ada tindak lanjut konkret dari OPD, mulai dari perencanaan hingga penentuan skala prioritas sesuai kemampuan anggaran, sehingga pembangunan benar-benar memberikan manfaat,” tutupnya. (Red)





