Komisi II Apresiasi Inovasi Pajak Kendaraan Air Bapenda Kaltara, Nasir: Tapi Ingat

Muhammad Nasir :  jangan Bebani Masyarakat Kecil

TANJUNG SELOR – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA).

Meski menyambut baik inovasi yang menjadikan Kaltara sebagai pelopor penerapan pajak kendaraan air di Indonesia tersebut, Anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., memberikan catatan keras. Ia mengingatkan agar implementasi kebijakan ini tidak justru membebani ekonomi masyarakat kecil, khususnya nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut.

“Kami mengapresiasi Bapenda yang terus kreatif mencari solusi di tengah keterbatasan fiskal. Menjadikan Kaltara pelopor PKAA adalah prestasi membanggakan, bahkan daerah lain seperti NTT pun datang belajar. Namun, semangat meningkatkan PAD jangan sampai mengorbankan rakyat kecil,” ujar Nasir, Kamis (19/11/2026).

**Kaltara Jadi Rujukan Nasional**

Inovasi yang dikenal dengan nama *Bakti Benuanta* ini mulai diterapkan sejak 5 Januari 2025. Kebijakan ini dinilai strategis mengingat karakteristik geografis Kaltara yang didominasi perairan. Data menunjukkan, hingga 20 Oktober 2026, tercatat 79 kapal telah memenuhi kewajiban pajak dengan penerimaan PKB sebesar Rp137,25 juta dan opsen Rp90,58 juta.

Angka ini menunjukkan tren positif dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencatat 62 kapal dengan penerimaan PKB Rp176,89 juta. Dengan potensi kendaraan bermotor air teridentifikasi mencapai lebih dari 12.916 unit, Nasir menilai masih ada ruang optimasi yang besar bagi daerah.

“Ini membuktikan Kaltara mampu melahirkan inovasi dan menjadi rujukan nasional. Kita berharap inovasi ini terus dikembangkan untuk kemandirian fiskal daerah,” tambahnya.

**Lindungi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Rumput Laut**

Kendati demikian, Nasir menyoroti dampak sosial dari kebijakan ini. Ia menekankan bahwa banyak masyarakat di kawasan pesisir Nunukan dan Tarakan menggantungkan hidup pada perikanan tangkap dan budidaya rumput laut dengan menggunakan perahu bermotor sederhana.

“Saya ingin menegaskan, perahu yang digunakan nelayan tradisional untuk mencari nafkah atau pembudidaya rumput laut untuk mengangkut bibit dan panen, harus dilindungi. Mereka bukan objek pajak komersial,” tegas Nasir.

Ia merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, diatur secara eksplisit mengenai pengecualian pajak bagi kendaraan bermotor di atas air dengan volume di bawah 10 *Gross Tonnage* (GT).

“Jadi, aturannya sudah jelas. Perahu kecil di bawah 10 GT tidak dikenakan pajak. Bapenda harus memastikan petugas di lapangan tidak keliru menerapkan aturan ini. Jangan sampai masyarakat yang sedang berjuang ekonomi justru merasa terintimidasi oleh pungutan yang tidak diwajibkan,” jelasnya.

Fokus pada Skala Usaha Besar

Nasir mendorong Bapenda untuk lebih memprioritaskan penataan pajak pada kendaraan air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi berskala besar, seperti transportasi penumpang lintas wilayah, angkutan barang logistik, dan usaha komersial lainnya.

“Optimalkan potensi dari aktivitas ekonomi yang memang memenuhi unsur keadilan perpajakan. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan instansi pelabuhan perlu diperkuat agar pendataan akurat dan tepat sasaran,” pungkas Nasir.

Ia menutup pernyataannya dengan prinsip keseimbangan: “PAD harus tumbuh untuk membangun Kaltara, tetapi kesejahteraan nelayan kecil dan pembudidaya rumput laut harus tetap menjadi prioritas perlindungan.” (Red)

Related Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top