TANJUNG SELOR – Komitmen memperkuat pembangunan daerah menjadi salah satu perhatian utama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam penyampaian Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam Rapat Paripurna ke-13 DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kaltara, Senin (13/7), Fraksi Demokrat menyampaikan sejumlah catatan dan masukan strategis melalui juru bicaranya, H. Saleh, SE.
Dalam penyampaian pandangan Fraksi Demokrat, H. Saleh menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar melihat kesesuaian administrasi pengelolaan keuangan daerah, tetapi menjadi bagian dari evaluasi terhadap sejauh mana kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan.
Fraksi Demokrat menilai bahwa APBD memiliki peran strategis sebagai instrumen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap program yang dibiayai melalui anggaran daerah harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Penggunaan anggaran daerah harus benar-benar diarahkan pada program prioritas yang memberikan dampak nyata. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pembangunan dalam bentuk angka dan laporan, tetapi membutuhkan hasil yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar H. Saleh saat menyampaikan pandangan Fraksi Demokrat.
Fraksi Demokrat juga menyoroti kondisi geografis Kalimantan Utara yang memiliki tantangan tersendiri dalam proses pembangunan. Sebagai provinsi dengan wilayah luas, daerah perbatasan, pedalaman, dan kepulauan masih membutuhkan perhatian khusus agar pembangunan dapat berjalan secara merata.
Menurut Fraksi Demokrat, peningkatan konektivitas wilayah, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi sektor yang perlu terus mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Pembangunan Kaltara harus dilakukan secara menyeluruh. Masyarakat yang berada di wilayah perbatasan maupun daerah yang jauh dari pusat pemerintahan harus tetap mendapatkan akses pelayanan yang layak dan kesempatan yang sama untuk berkembang,” ungkap H. Saleh.
Selain pemerataan pembangunan, Fraksi Demokrat juga mendorong pemerintah daerah agar terus memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan program. Setiap kegiatan yang masuk dalam APBD diharapkan memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga manfaatnya dapat diukur dan dievaluasi secara berkelanjutan.
Fraksi Demokrat berpandangan bahwa tantangan pembangunan Kaltara ke depan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan kebijakan anggaran berjalan tepat sasaran. Penguatan tata kelola keuangan daerah menjadi kunci agar setiap program pembangunan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dan mampu menjawab berbagai kebutuhan daerah,” tambah H. Saleh.
