TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan sejumlah catatan strategis dalam Rapat Paripurna ke-13 DPRD Kaltara terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pandangan Umum Fraksi PKS disampaikan oleh H. Ladullah, S.H.I. dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Senin (13/7). Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS menekankan pentingnya memastikan pengelolaan anggaran daerah mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Dalam pandangan Fraksi PKS, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak hanya menjadi laporan atas penggunaan anggaran, tetapi juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui penyampaian yang dibacakan H. Ladullah, Fraksi PKS mengingatkan agar setiap kebijakan anggaran yang dirancang pemerintah daerah benar-benar memiliki keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran daerah harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ukuran keberhasilan APBD bukan hanya pada terserapnya anggaran, tetapi bagaimana program yang dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar H. Ladullah.
Fraksi PKS menilai bahwa kondisi geografis Kalimantan Utara menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Dengan wilayah yang luas serta keberadaan daerah perbatasan dan pedalaman, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif agar seluruh masyarakat memperoleh akses pelayanan yang memadai.
Menurut Fraksi PKS, sejumlah sektor strategis masih membutuhkan perhatian berkelanjutan, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta dukungan terhadap pelaku usaha lokal.
“Pembangunan Kaltara harus terus diarahkan agar tidak hanya berkembang di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga menyentuh masyarakat yang berada di wilayah pedalaman, kepulauan, dan perbatasan. Pemerataan harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan anggaran,” ungkapnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola anggaran melalui perencanaan yang lebih tepat sasaran, pengawasan yang konsisten, serta evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan.
Fraksi PKS berpandangan bahwa peningkatan kualitas belanja daerah menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pembangunan. Setiap program yang menggunakan anggaran publik harus memiliki dampak yang jelas terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan anggaran berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Karena itu, setiap masukan yang disampaikan dalam pembahasan APBD merupakan bentuk komitmen bersama untuk membangun Kaltara yang lebih maju dan berkeadilan,” tambah H. Ladullah.
