TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diprediksi akan menghadapi tekanan keterbatasan fiskal pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027. Menyikapi kondisi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara mendorong pemerintah daerah untuk lebih selektif dan tepat sasaran dalam menentukan prioritas program pembangunan.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, menegaskan bahwa keterbatasan pendapatan daerah menuntut eksekutif untuk memetakan ulang berbagai aspirasi masyarakat. Menurutnya, tidak seluruh usulan dari masyarakat dapat direalisasikan secara bersamaan dalam satu tahun anggaran.
“Tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan secara bersamaan, sehingga diperlukan pemilahan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kewenangan pemerintah daerah,” ujar Nasir di Tanjung Selor, Senin (16/11/2026).
Nasir memastikan bahwa DPRD tetap berkomitmen untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa realisasi di lapangan harus berbanding lurus dengan kemampuan anggaran serta skala prioritas yang telah disepakati. Hal ini bertujuan agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak dan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain faktor kemampuan fiskal, legislator ini juga menyoroti pentingnya pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinergi dan pemahaman terhadap batas kewenangan ini dinilai krusial agar tidak terjadi kesalahan sasaran dalam penganggaran.
“Selain mempertimbangkan kemampuan fiskal, pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga perlu diperhatikan. Dengan demikian, setiap usulan pembangunan dapat diarahkan kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya,” jelasnya.
Lebih lanjut, DPRD Kaltara berharap agar keterbatasan anggaran ini tidak sampai menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Penentuan skala prioritas secara tepat dan transparan dinilai sebagai langkah strategis agar roda pembangunan di Bumi Unggap Unggang tetap dapat berjalan optimal di tengah tekanan fiskal tahun anggaran 2027. (Red)





