Syamsuddin Arfah ; Soroti Data Desil Tak Tepat Sasaran, Siapkan Pertemuan dengan Dinas Terkait
TARAKAN – Ketepatan data kesejahteraan masyarakat menjadi sorotan utama dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Ahad (15/11/2026).
Dalam aspirasinya, sejumlah warga mengeluhkan data kelompok kesejahteraan atau desil 1 hingga 4 yang dinilai tidak lagi mencerminkan kondisi riil ekonomi masyarakat di lapangan. Ketidaksinkronan data ini dikhawatirkan menyebabkan program pemerintah tidak tepat sasaran.
Politisi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tarakan tersebut mencatat bahwa persoalan data ini memiliki dampak sistemik yang luas. Data desil merupakan basis utama dalam penentuan penerima berbagai bantuan vital, mulai dari Bantuan Sosial (Bansos), akses pendidikan melalui beasiswa, hingga kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan).
Selain masalah akurasi data, warga juga menyoroti kompleksitas birokrasi pelayanan sosial yang dinilai masih menyulitkan masyarakat kecil dalam mengakses hak-haknya.
Menanggapi keluhan tersebut, Syamsuddin Arfah berkomitmen untuk menindaklanjuti persoalan ini secara serius. Ia menilai masalah data tidak bisa dipandang sekadar sebagai kesalahan administrasi, melainkan hambatan struktural yang menghalangi akses kesejahteraan warga.
“Kalau untuk keterkaitan data desil tadi, nanti Dinas Sosial, BPJS, dan perangkat daerah terkait juga akan kita undang,” ujar Syamsuddin di sela-sela kegiatan reses.
Syamsuddin berencana memfasilitasi pertemuan koordinasi antara wakil rakyat, dinas terkait, dan pihak penyelenggara jaminan sosial. Tujuannya adalah membedah akar masalah ketidakakuratan data dan memangkas birokrasi yang berbelit.
“Karena irisannya nanti ke beasiswa, BPJS Kesehatan, dan program lainnya. Ini yang harus kita dudukkan bersama supaya persoalan ini bisa selesai,” tegasnya.
Legislator tersebut menekankan bahwa DPRD akan menggunakan aspirasi ini sebagai bahan pengawasan dan komunikasi dengan eksekutif. Ia berharap, solusi teknis dapat segera ditemukan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak lagi dirugikan oleh kesalahan data.
“Yang kita harapkan, masyarakat yang memang membutuhkan jangan sampai kesulitan mendapatkan akses hanya karena persoalan data. Ini yang perlu kita cari solusinya bersama,” pungkas Syamsuddin. (Red)





