TANJUNG SELOR, KTV – Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltara.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPRD Provinsi Kalimantan Utara dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7).
Pandangan Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat disampaikan oleh Dino Andrian, SH. di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Dalam penyampaiannya, fraksi menekankan bahwa pertanggungjawaban APBD harus menjadi momentum evaluasi untuk memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat menilai bahwa laporan pertanggungjawaban APBD bukan hanya sebatas penyampaian capaian keuangan, tetapi juga menjadi bahan refleksi terhadap efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Melalui penyampaian yang dibacakan Dino Andrian, SH., Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat mendorong agar penggunaan anggaran daerah semakin diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“APBD harus benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab persoalan masyarakat. Keberhasilan anggaran bukan hanya terlihat dari angka serapan, tetapi dari perubahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat di lapangan,” ujar Dino Andrian.
Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat juga menyoroti kondisi riil Kalimantan Utara yang masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, terutama terkait pemerataan infrastruktur, akses pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta pembangunan wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
Menurut fraksi, karakteristik Kaltara sebagai provinsi yang memiliki wilayah luas membutuhkan kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Pembangunan harus berjalan secara seimbang, tidak hanya terfokus pada kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di pedalaman, kepulauan, dan wilayah perbatasan.
“Pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan merasakan manfaat pembangunan daerah,” ungkap Dino.
Selain itu, Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan agar setiap program yang masuk dalam APBD benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki target capaian yang jelas.
Fraksi juga menilai pentingnya penguatan sektor ekonomi daerah, khususnya pemberdayaan masyarakat lokal, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta optimalisasi potensi sumber daya daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltara.
“Pembangunan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat lokal mendapatkan ruang dan kesempatan untuk tumbuh melalui berbagai program pemberdayaan yang berkelanjutan,” tambah Dino Andrian.
