TANJUNG SELOR, KTV – Rapat Paripurna ke-13 DPRD Provinsi Kalimantan Utara menjadi momentum bagi Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) untuk menyampaikan catatan dan pandangan strategis terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi Golkar menyampaikan pandangannya melalui Adi Nata Kusuma di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Senin (13/7).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar menilai bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dari evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Melalui penyampaian yang dibacakan Adi Nata Kusuma, Fraksi Golkar menekankan agar pengelolaan anggaran daerah tidak hanya dilihat dari sisi penyerapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana program yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara.
“Setiap rupiah dalam APBD harus mampu memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari capaian administrasi, tetapi bagaimana masyarakat merasakan dampak langsung dari program yang telah direncanakan pemerintah daerah,” ujar Adi Nata Kusuma.
Fraksi Golkar juga memberikan perhatian terhadap kondisi riil pembangunan di Kalimantan Utara yang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan konektivitas antarwilayah, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sektor ekonomi masyarakat.
Menurut Fraksi Golkar, karakteristik wilayah Kaltara yang luas dan berbatasan langsung dengan negara lain membutuhkan kebijakan anggaran yang lebih responsif dan tepat sasaran. Pembangunan tidak hanya perlu dipusatkan pada wilayah perkotaan, tetapi juga harus menyentuh masyarakat yang berada di daerah pedalaman, kepulauan, dan kawasan perbatasan.
“Pemerataan pembangunan menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terpencil juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang berkualitas, baik dari sisi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pengembangan ekonomi,” ungkapnya.
Selain itu, Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk terus memperkuat inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal dapat dikurangi dan ruang fiskal daerah semakin kuat.
Fraksi Golkar juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas perencanaan program agar setiap kegiatan yang masuk dalam APBD benar-benar memiliki dampak strategis terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ke depan, kami berharap pemerintah daerah dapat terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan program pembangunan. Anggaran harus diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat Kaltara,” tambah Adi Nata Kusuma.
