KALIMANTAN UTARA,– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menemukan sejumlah kejanggalan atau anomali dalam pengusulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara). Temuan ini mencuat di tengah proses krusial penyusunan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Menanggapi hal tersebut, KPK RI kini menginstruksikan Inspektorat Daerah untuk segera menelusuri dan memverifikasi berbagai kejanggalan yang ditemukan agar tidak masuk dalam finalized anggaran.
Ketua Tim Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Direktorat Wilayah IV KPK RI, Basuki Haryono, mengungkapkan bahwa temuan anomali ini teridentifikasi dalam rangkaian kunjungan kerja (Kunker) timnya ke sejumlah lembaga legislatif di Kaltara, meliputi DPRD Provinsi Kaltara, DPRD Kabupaten Tana Tidung, dan DPRD Kabupaten Malinau.
“Sasaran kita menjelang penetapan persetujuan APBD 2027 ini, bagaimana tahapannya berjalan sesuai ketentuan dan isi anggarannya juga berkualitas,” ujar Basuki dalam keterangan resminya, Minggu (22/11/2026).
Modus Anomali Pokir
Basuki merinci, catatan merah KPK terkait tata kelola perencanaan anggaran ini meliputi beberapa bentuk pelanggaran administrasi dan substansi. Ia menyoroti adanya usulan Pokir yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan (dapil), program yang melampaui kewenangan pemerintah daerah, hingga usulan yang tidak terdata dalam sistem resmi.
“Yang kita ingatkan itu anomali-anomali Pokir. Misalnya, ada Pokir lintas dapil, kemudian Pokir yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah, termasuk usulan yang tidak masuk dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Hal-hal seperti ini sudah kita sampaikan supaya tidak terulang lagi pada penyusunan APBD 2027,” tegas Basuki.
Tidak hanya memberikan peringatan lisan, KPK meminta Inspektorat Daerah untuk mengambil langkah konkret melalui proses verifikasi dan klarifikasi. Langkah ini dinilai vital untuk memastikan akuntabilitas anggaran sebelum disahkan menjadi perda.
“Sudah ada beberapa hal yang kita minta ditindaklanjuti oleh teman-teman Inspektorat. Kita minta dilakukan verifikasi dan klarifikasi. Jadi, persoalan-persoalan yang ditemukan itu harus ditelusuri lebih lanjut,” ungkapnya.
Soroti Pengadaan Barang dan Jasa
Selain masalah Pokir legislatif, KPK juga memberikan atensi khusus pada sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Sektor ini menjadi sorotan karena memiliki risiko tinggi terhadap penyimpangan tata kelola belanja daerah.
“Ada juga beberapa hal terkait pengadaan barang dan jasa. Jadi, memang ada sejumlah persoalan yang kita bahas dalam kegiatan koordinasi dan supervisi ini,” tambahnya.
Tegas: Pencegahan Sebelum Penindakan
Basuki menegaskan bahwa kunjungan supervisi ke daerah merupakan manifestasi dari fungsi pencegahan korupsi yang diemban KPK. Ia meluruskan persepsi publik yang sering kali menganggap KPK hanya bekerja pada ranah penindakan (represif).
“Kadang orang tahunya KPK itu hanya penindakan. Padahal sebelum dilakukan penindakan, selalu diawali dengan pencegahan. Kita rutin datang ke daerah, mengingatkan berkali-kali. Tetapi pada kenyataannya masih ada yang mengabaikan peringatan tersebut,” tuturnya.
Sebagai ilustrasi, Basuki menyinggung kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kolaka Timur. Ia menjelaskan bahwa terdapat jeda waktu yang sangat singkat antara peringatan pencegahan dengan eksekusi penindakan, yang membuktikan bahwa KPK telah memberikan ruang perbaikan sebelum hukum bekerja.
“Kalau dilihat dari data, penindakan itu tidak ujug-ujug (tiba-tiba) dilakukan. Seminggu atau sebulan sebelumnya sudah ada upaya pencegahan atau pengingat. Contohnya di Kolaka Timur, ada rentang waktu delapan hari. Tetapi terkadang peringatan itu diabaikan,” pungkas Basuki. *(Red)





