NUNUKAN, Tetekrini.id – Persoalan pencurian rumput laut kembali mencuat dan menjadi sorotan serius dalam Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, M. Nasir, di Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan.
Dalam kunjungannya, Sabtu (28/6), perwakilan warga dari berbagai Rukun Tetangga (RT) menyampaikan keluhan bahwa aksi pencurian hasil laut masih terjadi secara rutin dan belum mendapatkan penanganan memadai dari aparat keamanan.
Warga RT 4 hingga RT 7 mengungkapkan bahwa keamanan laut menjadi aspirasi paling mendesak. Para petani mengaku resah karena hasil budidaya mereka kerap hilang di tengah laut. Modus pencurian pun bervariasi, mulai dari mengambil hasil panen hingga memutus tali bentangan untuk mengambil rumput laut beserta tali pengikatnya.
“Kami tidak menuduh siapa-siapa, tapi kejadian ini terlalu sering dan seperti dibiarkan. Tidak ada tindakan nyata. Kami butuh pengawasan, kami butuh rasa aman,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa dalam dialog tersebut.
Menanggapi keluhan tersebut, M. Nasir menegaskan bahwa keamanan hasil laut merupakan bagian dari kedaulatan ekonomi masyarakat pesisir. Ia menilai negara berkewajiban hadir untuk melindungi aset dan penghidupan warganya.
“Ini sudah menjadi masalah klasik yang terus dibiarkan. Petani rumput laut sudah susah payah membudidayakan, tapi hasilnya dicuri begitu saja. Negara tak boleh kalah dengan pencuri,” tegas M. Nasir.
Politisi ini meminta aparat keamanan setempat, khususnya kepolisian, untuk tidak menganggap remeh masalah ini dan segera melakukan penyelidikan. Ia juga mendorong peran aktif instansi terkait dalam memberikan pengawasan.
“Ini bukan sekadar soal kehilangan barang, tapi menyangkut nasib dan penghidupan keluarga petani yang mayoritas bergantung pada rumput laut,” jelasnya.
**Dorong Penguatan Pokmaswas dan Anggaran Pengawasan**
Lebih lanjut, M. Nasir menyampaikan bahwa DPRD akan mendorong mekanisme pengamanan laut yang lebih efektif di wilayah Liang Bunyu dan daerah lainnya di Kabupaten Nunukan. Salah satu skema yang ditawarkan adalah penguatan Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) melalui dukungan anggaran dan koordinasi yang lebih erat dengan aparat.
“Kita harus cari skema yang paling cocok. Tidak harus selalu mahal, tapi harus efektif. Mungkin melalui penguatan Pokmaswas yang diberi dukungan anggaran,” ujarnya.
Sebagai anggota Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kaltara, Nasir berkomitmen membawa isu ini ke dalam pembahasan kebijakan fiskal.
“Termasuk perlunya dukungan dana hibah untuk operasional pengawasan kepada aparat keamanan dan tambahan anggaran bagi instansi terkait. Ini akan saya sampaikan dalam rapat pembahasan anggaran perubahan, serta akan saya bawa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas terkait,” imbuhnya.
Nasir memastikan seluruh aspirasi masyarakat Liang Bunyu akan diperjuangkan hingga tuntas. Ia bahkan mengungkapkan rencana konkret Komisi II DPRD Provinsi Kaltara untuk menuntaskan masalah ini.
“Tugas kami bukan hanya mendengar, tapi juga mengawal sampai ada hasil. Insyaallah, pertengahan bulan Juli nanti, Komisi II DPRD Provinsi Kaltara akan mengundang semua *stakeholder* di provinsi dan Kabupaten Nunukan untuk membahas permasalahan rumput laut ini secara komprehensif di Nunukan,” pungkas Nasir. (Red)





