DPRD Kaltara Soroti Ketidakmerataan Tunjangan Khusus Guru di Malinau

MALINAU, – Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) asal Malinau, Listiani, menyoroti ketidakmerataan penyaluran Tunjangan Khusus Guru (TKG) di wilayah pedalaman dan perbatasan. Kondisi ini dinilai mengancam kesejahteraan dan motivasi mengajar para pendidik di daerah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil).

Menindaklanjuti rapat dengar pendapat dengan perwakilan guru, Listiani menemukan masih ada kesenjangan signifikan antara guru yang telah menerima TKG dan yang belum. Ketidakpastian ini dinilai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berdampak langsung pada kemampuan guru memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengingat tingginya biaya hidup di wilayah perbatasan.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menegaskan, Komisi IV DPRD Kaltara akan mendorong pemerintah daerah serta memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait untuk menuntaskan masalah tersebut. Penyaluran TKG harus berjalan tepat waktu, transparan, akurat, dan tanpa diskriminasi.

“Guru di perbatasan adalah ujung tombak pendidikan dan sumber daya manusia di garda terdepan negara. Jika hak mereka tidak terpenuhi, semangat mengajar bisa menurun dan berdampak pada kualitas pendidikan,” ujar Listiani, Jumat (21/11).

Ia menekankan pentingnya mekanisme pengelolaan TKG yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi. DPRD Kaltara berkomitmen terus memantau proses penyaluran TKG hingga masalah ini sepenuhnya terselesaikan. (Red)

Related Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top