Pemprov dan DPRD Kaltara Gandeng KPK Perketat Penganggaran dan PBJ

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Kaltara, Tanjung Selor, Selasa (17/11/2026), ini menyasar tata kelola pemerintahan yang bersih, khususnya pada area krusial seperti perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk patuh terhadap regulasi yang berlaku. Ia menekankan bahwa rakor ini menjadi momentum untuk memastikan seluruh kegiatan pemerintahan tidak menyimpang dari koridor aturan.

“Hari ini kita dengan DPRD Kaltara bersama KPK melaksanakan rakor pencegahan korupsi. Penekanannya yaitu tata kelola pemerintahan daerah, terutama area perencanaan, penganggaran, dan PBJ,” ujar Zainal di sela-sela pertemuan.

“Pada intinya harus sesuai aturan semua. Sesuai aturan untuk kegiatan-kegiatan, supaya jangan menyimpang. Kita ikuti aturan yang ada,” tambahnya.

Senada dengan Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Achmad Djufrie, menyambut baik kehadiran KPK. Ia menyebut pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari undangan KPK sebelumnya di Jakarta yang dihadiri oleh kepala daerah se-Kaltara. Menurut Djufrie, edukasi dan arahan dari KPK sangat vital agar eksekutif dan legislatif tidak “salah langkah” dalam mengambil kebijakan.

“Kedatangan KPK ini bertujuan memberikan edukasi, arahan, dan petunjuk apa yang bisa dikerjakan dan apa yang tidak bisa dikerjakan. Petunjuk-petunjuk inilah yang harus kita jalankan, jangan sampai kita salah,” kata Achmad Djufrie.

Ia juga mengapresiasi langkah preventif ini agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai batasan-batasan hukum dalam administrasi pemerintahan.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, menjelaskan bahwa KPK memiliki fokus pada delapan area intervensi (Monopgah), meliputi perencanaan, penganggaran, PBJ, perizinan, APIP, hingga manajemen ASN. Namun, dalam rakor kali ini, KPK memberikan pendalaman khusus pada tiga area prioritas.

“Untuk hari ini kami dari Deputi Korsup KPK menyampaikan tiga hal, jadi perencanaan, penganggaran, dan PBJ,” tutur Edi.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Satuan Tugas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Basuki Haryono, beserta tim, yang turut memberikan pendampingan teknis kepada Pemprov dan DPRD Kaltara. (Red)

Related Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top