Syamsuddin : Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Tetap Dijamin
TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Daerah Pemilihan Tarakan, Syamsuddin Arfah, menegaskan bahwa substansi perlindungan terhadap tenaga kerja lokal tetap menjadi prioritas utama dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, meskipun terdapat perubahan judul pada regulasi tersebut.
Hal ini disampaikannya saat menggelar sosialisasi Perda di sela-sela kegiatan reses di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Ahad (15/11/2026).
Syamsuddin menjelaskan, regulasi yang telah selesai dibahas DPRD Kaltara ini awalnya mengusung judul “Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal”. Namun, sesuai dengan catatan dan masukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), judul tersebut kemudian direvisi menjadi “Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan” agar sesuai dengan nomenklatur yang berlaku.
“Awalnya perda ini namanya Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Tetapi, oleh Kemendagri kita diminta untuk merevisi nama atau judulnya. Jadi, judul perda ini adalah Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,” ujar Syamsuddin di hadapan peserta yang terdiri dari ketua RT, perwakilan serikat buruh, tokoh masyarakat, hingga warga.
Meskipun terjadi perubahan judul, politisi PKS ini menjamin bahwa semangat keberpihakan kepada putra daerah tidak hilang. Ia menekankan bahwa regulasi ini tetap dirancang sebagai instrumen vital untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong penyerapan tenaga kerja yang berasal serta berdomisili di Kalimantan Utara.
“Substansinya tetap ada, salah satunya terkait perlindungan dan keberpihakan kepada tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Dalam paparannya, Syamsuddin juga menyinggung aspek teknis mengenai identitas kependudukan sebagai dasar penetapan status tenaga kerja lokal. Hal tersebut mengacu pada dokumen kependudukan yang sah, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan reses ini dimanfaatkan Syamsuddin bukan hanya sebagai sarana edukasi hukum, tetapi juga sebagai ruang dialog terbuka. Ia mendengarkan langsung berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih dihadapi masyarakat di lapangan.
Syamsuddin berkomitmen untuk menampung seluruh masukan yang disampaikan warga. Ia berharap Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini tidak hanya berhenti sebagai produk hukum, melainkan dapat memberikan dampak nyata dalam menciptakan kepastian dan kesempatan kerja yang lebih baik bagi masyarakat Kalimantan Utara.
“Berbagai masukan yang disampaikan warga akan menjadi bahan bagi DPRD Kaltara dalam mengawal pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan di daerah,” pungkasnya. (Red)





