TARAKAN – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pergaulan remaja sebagai langkah strategis melindungi generasi muda dari dampak negatif perkembangan sosial yang semakin kompleks.
Hal tersebut disampaikannya saat menggelar kegiatan reses bersama masyarakat di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tarakan ini menekankan bahwa perlindungan dan pembinaan generasi muda bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara keluarga, sekolah, lingkungan, dan seluruh elemen masyarakat.
“Pengawasan dan perhatian terhadap anak-anak kita perlu terus diperkuat. Jangan sampai kita lengah terhadap perkembangan pergaulan dan persoalan sosial yang ada di sekitar mereka,” ujar Syamsuddin di hadapan warga.
Menindaklanjuti berbagai masukan yang diterima, Syamsuddin mengungkapkan bahwa DPRD Kaltara tengah mempersiapkan pembahasan sejumlah regulasi yang berfokus pada persoalan sosial dan penguatan perlindungan generasi muda.
Ia memastikan bahwa setiap rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) akan melalui tahapan dan mekanisme yang ketat sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penyusunan kajian akademik yang komprehensif. Untuk menjamin kualitas regulasi, pihaknya berencana menggandeng kalangan akademisi.
“Kajian akademisnya nanti akan kita persiapkan, salah satunya melalui kerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan. Setelah kajian matang, baru kita lanjutkan melalui tahapan pembahasan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah,” jelasnya.
Syamsuddin berharap masyarakat dapat terus mengambil peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan positif bagi tumbuh kembang remaja.
Ia menambahkan, seluruh aspirasi dan masukan masyarakat terkait persoalan sosial yang terhimpun selama kegiatan reses ini akan dihimpun dan dijadikan bahan pertimbangan utama bagi DPRD Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan ke depan. (Red)
