Syamsuddin Arfah : Substansi Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Tetap Dijamin
TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Daerah Pemilihan Tarakan, Syamsuddin Arfah, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam kegiatan reses di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Ahad (15/11/2026).
Kegiatan yang dihadiri ketua RT, perwakilan serikat buruh, tokoh masyarakat, hingga warga ini menjadi ruang dialog untuk membahas regulasi ketenagakerjaan yang baru saja disahkan DPRD Kaltara.
Syamsuddin menjelaskan, Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebelumnya sempat dirancang dengan judul Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Namun, berdasarkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), judul regulasi tersebut direvisi.
“Awalnya perda ini namanya Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Tetapi, oleh Kemendagri kita diminta untuk merevisi nama atau judulnya. Jadi, judul perda ini adalah Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,” ujar Syamsuddin.
Meski terjadi perubahan judul, politisi PKS ini menegaskan bahwa substansi perlindungan terhadap tenaga kerja lokal tidak hilang. Regulasi tersebut tetap menjadi instrumen untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong penyerapan tenaga kerja yang berasal serta berdomisili di Kalimantan Utara.
Salah satu poin penting dalam perda ini adalah penggunaan identitas kependudukan sebagai dasar penetapan status tenaga kerja lokal. Hal tersebut mengacu pada dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai ketentuan yang berlaku.
“Substansinya tetap ada, salah satunya terkait perlindungan dan keberpihakan kepada tenaga kerja lokal,” tegasnya.
**Ruang Dialog dengan Pekerja dan Serikat Buruh**
Syamsuddin menilai, sosialisasi perda melalui kegiatan reses menjadi kesempatan strategis untuk memperkenalkan regulasi secara langsung kepada masyarakat, khususnya kalangan pekerja dan serikat buruh.
Selain menyampaikan informasi mengenai isi perda, pertemuan ini juga menjadi forum untuk mendengarkan persoalan ketenagakerjaan yang masih dihadapi masyarakat di lapangan. Berbagai masukan yang disampaikan warga akan menjadi bahan bagi DPRD Kaltara dalam mengawal pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan di daerah.
Ia berharap Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tidak hanya menjadi produk hukum di atas kertas, tetapi dapat memberikan manfaat nyata dalam menciptakan kepastian, perlindungan, dan kesempatan kerja yang lebih baik bagi masyarakat Kalimantan Utara. (Red)





