TANJUNG SELOR, Sabtu (21/11/2026)** – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti kompleksitas dan panjangnya alur fasilitasi peraturan daerah di tingkat pusat. Ketua Bapemperda DPRD Kaltara, H. Supaad Hadianto, S.E., mengungkapkan bahwa kendala birokrasi dan keterbatasan fiskal menjadi hambatan utama dalam pemenuhan target legislasi tahun berjalan.
Supaad memaparkan, dari target Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 yang memuat 16 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)—terdiri dari 8 usulan Pemprov dan 8 inisiatif DPRD—realisasi pengesahan diprediksi hanya mencapai maksimal 50 persen.
“Meski sejumlah perda strategis telah berhasil disahkan, seperti Perda Pembangunan Wilayah Perbatasan, Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, hingga Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), kami memperkirakan capaian akhir tahun 2026 terkendala faktor teknis dan administratif,” ujar Supaad, Sabtu (21/11/2026).
**Kritik terhadap Birokrasi Pusat**
Supaad merinci kendala utama yang menghambat akselerasi legislasi adalah proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menilai alur tersebut melibatkan lintas kementerian teknis yang membuat prosesnya memakan waktu lama dan berbiaya tinggi.
Selain itu, beban administratif juga muncul dari kewajiban tindak lanjut Peraturan Gubernur (Pergub). Menurut Supaad, proses pembentukan Pergub seringkali menyerupai mekanisme Perda, yang pada akhirnya membebani anggaran daerah.
“Keterbatasan ruang fiskal daerah juga menjadi tantangan serius. Biaya penyusunan Naskah Akademik (NA) tergolong besar, sementara di sisi lain terjadi pemotongan anggaran perjalanan dinas teknis hingga 70–80 persen. Ini tentu mempengaruhi mobilitas dan pembahasan,” jelasnya.
Fokus Kualitas untuk 2027
Menyikapi dinamika tersebut, Bapemperda DPRD Kaltara mengambil langkah strategis dengan melakukan rasionalisasi target Propemperda tahun 2027. Target legislasi tahun depan direncanakan dikurangi menjadi lebih terukur, yakni berkisar antara 10 hingga 12 Ranperda.
Langkah ini diambil agar DPRD dan Pemprov dapat fokus pada substansi regulasi yang benar-benar mendesak, alih-alih sekadar mengejar kuantitas daftar peraturan.
“Perda dibuat bukan untuk pejabat, melainkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ke depan, kita tidak mengejar kuantitas daftar perda, melainkan fokus pada regulasi yang benar-benar dibutuhkan daerah, aplikatif, serta selaras dengan dokumen RPJMD kepala daerah,” tegas Supaad.
Dengan pendekatan yang lebih selektif ini, Supaad berharap produk hukum yang lahir di Kaltara dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat tanpa terbebani oleh prosedur birokrasi yang berbelit. **(Red)





