TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat paripurna Panitia Khusus (Pansus) I di Tanjung Selor, Rabu (18/11/2026).
Aturan baru ini diharapkan mampu menata aset daerah sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset yang selama ini menganggur.
Wakil Ketua Pansus I DPRD Kaltara, H. Ladullah, S.H.I., dalam laporannya menjelaskan bahwa revisi terhadap Perda Nomor 18 Tahun 2019 ini mendesak dilakukan untuk menyelaraskan dengan regulasi terbaru dari kementerian.
“Tujuannya jelas, yaitu supaya pengelolaan aset daerah tidak hanya lebih transparan dan fleksibel, tetapi juga bisa digenjot untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ladullah di hadapan sidang paripurna.
Proses pembahasan aturan ini terbilang cukup panjang. Pansus I telah menggodok draf tersebut sejak Februari hingga November 2026. Berbagai konsultasi dan harmonisasi dilakukan, termasuk bolak-balik ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya, seluruh materi muatan dan saran perbaikan telah diakomodasi sehingga aturan ini siap disahkan.
Dalam paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPRD Kaltara—meliputi Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, Perjuangan Pembangunan Rakyat, serta gabungan PKB-NasDem-PAN—sepakat memberikan persetujuan.
Meski menyetujui, para anggota dewan memberikan catatan dan syarat tegas bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Dewan mewanti-wanti Pemprov agar segera mempercepat proses sertifikasi aset, melaksanakan sewa-menyewa aset secara transparan dengan harga yang wajar, serta memperketat pengawasan agar tidak ada lagi aset daerah yang dibiarkan mangkrak.
Sebagai penutup tugasnya, Pansus I juga memberikan sejumlah rekomendasi atau “PR” bagi Pemprov Kaltara. Ladullah menekankan agar Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan teknis turunan segera dikebut penyusunannya.
Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk lebih proaktif memetakan aset-aset yang *idle* (menganggur). Aset-aset tersebut dinilai perlu segera disewakan atau dikerjasamakan secara legal agar dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah.
Rapat paripurna persetujuan ini ditutup dengan suasana hangat melalui pembacaan pantun oleh H. Ladullah:
“Terbang tinggi si burung enggang,
Hinggap sebentar di pohon randu.
Kalimantan Utara maju berkembang,
Aset tertata rakyat bersatu.”
Raperda yang telah disepakati ini selanjutnya akan dikirimkan kepada Gubernur Kaltara . (Red)





