NUNUKAN – Aktivitas perikanan dan budidaya rumput laut di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, membutuhkan dukungan sarana yang memadai. Menyikapi hal ini, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rismanto, menyerap langsung aspirasi warga setempat terkait kebutuhan peralatan perikanan saat menggelar reses di RT 03, Minggu (15/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dan pembudidaya rumput laut mengusulkan bantuan peralatan. Ketersediaan sarana ini dinilai krusial untuk mendukung kelancaran aktivitas produksi dan meningkatkan hasil usaha mereka di wilayah pesisir.
Menanggapi usulan tersebut, Rismanto menekankan bahwa pemberian bantuan dari pemerintah tidak bisa disamaratakan. Kebutuhan nelayan dan pembudidaya rumput laut harus disesuaikan dengan jenis kegiatan yang sehari-hari mereka jalankan agar tepat sasaran.
“Di Tanjung Karang ini masyarakat menyampaikan kebutuhan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Ada yang menjalankan usaha perikanan, ada pula yang membudidayakan rumput laut. Mereka meminta dukungan peralatan agar aktivitas tersebut bisa berjalan lebih baik. Usulan seperti ini harus dicermati, terutama mengenai kebutuhan sarana yang benar-benar digunakan masyarakat,” ujar Rismanto.
Bagi masyarakat pesisir, dukungan peralatan berkaitan erat dengan produktivitas harian mereka. Rismanto memastikan bahwa aspirasi terkait sarana produksi ini akan dibawa dan dibahas di internal DPRD Kaltara.
Pembahasan tersebut, lanjutnya, akan mempertimbangkan kewenangan pemerintah provinsi serta kemampuan anggaran daerah, sehingga bantuan yang nantinya digelontorkan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha perikanan dan rumput laut.
Selain fokus pada sektor perikanan, dalam agenda reses yang sama, masyarakat Desa Tanjung Karang juga menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur keagamaan. Warga mengusulkan adanya dukungan untuk pembangunan maupun perbaikan masjid di wilayah mereka.
Rismanto mencatat seluruh usulan yang masuk, baik yang berkaitan dengan sarana ekonomi produktif maupun infrastruktur sosial keagamaan, untuk kemudian diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan anggaran di DPRD Kaltara.***





