TANJUNG SELOR – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara secara resmi menyampaikan Laporan Akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.
Penyampaian laporan dilakukan di hadapan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, pimpinan DPRD, serta jajaran Forkopimda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Penyampaian laporan akhir ini menjadi tonggak penting dalam proses legislasi daerah yang bertujuan memperkuat ekosistem literasi di provinsi termuda di Kalimantan tersebut.
Bukan Sekadar Norma Hukum
Ketua Pansus IV dalam laporannya menegaskan bahwa pembahasan Ranperda ini tidak berhenti pada penyusunan norma hukum semata. Lebih dari itu, regulasi ini dirancang sebagai fondasi kebijakan strategis untuk memperluas akses pengetahuan, memperkuat kualitas pendidikan, menjaga identitas budaya, serta meningkatkan daya saing masyarakat Kalimantan Utara.
“Kalimantan Utara memiliki karakter wilayah yang khas: wilayah perbatasan negara, kawasan pesisir dan kepulauan, daerah pedalaman, serta sejumlah wilayah dengan tantangan konektivitas dan keterjangkauan layanan. Kondisi ini membuat akses terhadap buku dan budaya literasi menjadi sangat krusial,” demikian bunyi poin penting dalam laporan akhir Pansus IV.
Dihadiri Berbagai Unsur
Penyampaian laporan akhir ini dihadiri oleh unsur lengkap pemerintahan dan masyarakat Kalimantan Utara, antara lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara; Sekretaris Daerah; Staf Ahli; Asisten; Kepala Badan, Dinas, Lembaga, dan Biro jajaran Pemprov Kaltara; unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda); unsur Muspida; pimpinan perguruan tinggi; para wartawan; serta tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh wanita, dan tokoh masyarakat.
Tantangan Geografis Jadi Latar Belakang
Urgensi Ranperda ini tidak terlepas dari kondisi geografis Kalimantan Utara yang unik. Sebagai provinsi perbatasan dengan luas wilayah yang didominasi perairan, kepulauan, dan pedalaman, distribusi buku dan akses layanan literasi menghadapi kendala konektivitas yang signifikan. Regulasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut melalui kebijakan yang terarah dan berkelanjutan.
Menanti Paripurna
Dengan telah diserahkannya laporan akhir ini, proses pembahasan Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu pembahasan dalam rapat paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Penetapan Perda ini diharapkan dapat mendorong peningkatan indeks literasi masyarakat Kalimantan Utara, sekaligus menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur perbukuan dan budaya baca yang inklusif, terutama bagi masyarakat di wilayah perbatasan, kepulauan, dan pedalaman.
Tentang Ranperda :
Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi merupakan inisiatif legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang digarap oleh Pansus IV. Regulasi ini bertujuan menciptakan ekosistem literasi yang merata di seluruh wilayah Kaltara, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. (Red)





