JAKARTA, KTV – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Fraksi PKS, H. Mohammad Nafis, S.T., menegaskan bahwa percepatan pembangunan wilayah pesisir harus menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti kunjungan kerja Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Utara ke DPR RI, Kamis (11/06/2026), guna memperjuangkan sejumlah aspirasi strategis masyarakat pesisir dan wilayah perbatasan.
Kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Muddain, S.T., tersebut diterima oleh Kapoksi Fraksi PKS DPR RI, H. Alifudin, S.H., M.M. Dalam pertemuan itu, DPRD Kaltara mengusulkan keberlanjutan Program Kampung Nelayan, pembangunan industri pengolahan rumput laut, serta percepatan pemerataan infrastruktur digital di kawasan pesisir dan kepulauan.
Menurut H. Mohammad Nafis, masyarakat pesisir selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah, khususnya melalui sektor perikanan tangkap, budidaya, dan usaha kelautan. Karena itu, keberpihakan kebijakan pembangunan harus diwujudkan melalui peningkatan infrastruktur, sarana produksi, hingga akses terhadap pasar.
“Wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Namun potensi tersebut harus didukung dengan program yang berkelanjutan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami ingin pembangunan benar-benar dirasakan oleh nelayan, pembudidaya, dan seluruh pelaku usaha kelautan di Kalimantan Utara,” ujar Mohammad Nafis.
Ia menilai Program Kampung Nelayan perlu diperluas karena telah memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan fasilitas pendukung aktivitas nelayan. Dengan tersedianya sarana yang lebih baik, produktivitas masyarakat pesisir dapat meningkat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga nelayan.
Selain itu, Mohammad Nafis menekankan pentingnya pembangunan industri pengolahan rumput laut di Kalimantan Utara. Menurutnya, daerah ini merupakan salah satu sentra produksi rumput laut yang memiliki prospek besar apabila didukung industri hilir.
“Selama ini hasil rumput laut sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku. Apabila industri pengolahan hadir di Kalimantan Utara, nilai tambah produk akan dinikmati masyarakat daerah sendiri. Dampaknya bukan hanya meningkatkan pendapatan petani rumput laut, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian kawasan pesisir,” katanya.
Ia juga menyoroti masih terbatasnya akses internet dan jaringan telekomunikasi di sejumlah desa pesisir dan pulau-pulau terluar. Menurutnya, pemerataan konektivitas digital merupakan kebutuhan mendasar untuk mendukung pendidikan, pelayanan kesehatan, pemasaran hasil perikanan, hingga pengembangan usaha berbasis digital.
“Transformasi digital harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk desa-desa pesisir. Nelayan dan pelaku usaha perikanan juga membutuhkan akses informasi yang cepat agar mampu meningkatkan daya saing dan memperluas pasar produk mereka,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat, Mohammad Nafis menegaskan DPRD Provinsi Kalimantan Utara akan terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat pesisir melalui sinergi dengan DPR RI, kementerian terkait, dan pemerintah daerah. Ia berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan kawasan pesisir semakin diperkuat sehingga potensi kelautan Kalimantan Utara dapat berkembang secara optimal.
“Kami ingin masyarakat pesisir tidak hanya menjadi penonton di daerah yang kaya akan sumber daya alam. Mereka harus menjadi pelaku utama pembangunan yang memperoleh manfaat nyata dari setiap program pemerintah. Dengan dukungan yang tepat, wilayah pesisir Kalimantan Utara akan tumbuh sebagai pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tutupnya.
