JAKARTA, KTV – Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan kunjungan kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) guna memperjuangkan sejumlah aspirasi strategis yang dinilai penting bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, pesisir, dan kepulauan, Kamis (11/06/2026).
Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Muddain, ST, didampingi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Ladullah, S.Hi., H. Muhammad Nasir, S.Pi., Komaruddin, S.Kom., MH., Saleh, S.E., dan H. Mohammad Nafis. Kehadiran rombongan diterima langsung oleh Kapoksi Fraksi PKS DPR RI, H. Alifudin, SH., MM., untuk membahas sejumlah program prioritas yang diharapkan memperoleh dukungan pemerintah pusat.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Muddain, menyampaikan bahwa sebagai provinsi yang memiliki karakteristik wilayah perbatasan, pesisir, dan kepulauan, Kalimantan Utara membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat agar pembangunan dapat berjalan lebih merata dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui kunjungan kerja ini, kami membawa aspirasi masyarakat Kalimantan Utara yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama pada sektor kelautan, perikanan, hilirisasi komoditas unggulan, serta pemerataan infrastruktur digital. Kami berharap usulan-usulan ini dapat menjadi perhatian dalam penyusunan program nasional,” ujar H. Muddain.
Salah satu usulan utama yang disampaikan adalah keberlanjutan sekaligus perluasan Program Kampung Nelayan di Kalimantan Utara. DPRD menilai program tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan sarana dan prasarana perikanan sehingga produktivitas serta pendapatan masyarakat nelayan mengalami peningkatan.
Selain itu, Gabungan Komisi DPRD Kaltara juga memperjuangkan pembangunan industri pengolahan rumput laut di daerah. Menurut H. Muddain, selama ini komoditas rumput laut yang menjadi salah satu unggulan Kalimantan Utara masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku sehingga nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati di luar daerah.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat mendorong investasi pembangunan industri pengolahan rumput laut di Kalimantan Utara. Dengan adanya hilirisasi, nilai tambah produk akan meningkat, lapangan kerja baru tercipta, dan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat terus berkembang,” katanya.
Aspirasi lain yang menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara adalah penguatan konektivitas digital, khususnya di wilayah kepulauan, perbatasan, dan desa-desa terpencil. Ketersediaan jaringan telekomunikasi dan akses internet yang memadai dinilai menjadi kebutuhan mendasar dalam mendukung pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi digital masyarakat.
Menurut H. Muddain, transformasi digital harus dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kalimantan Utara tanpa terkecuali. Oleh karena itu, DPRD mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi agar kesenjangan akses informasi di wilayah perbatasan dapat diminimalkan.
“DPRD Provinsi Kalimantan Utara akan terus memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, maupun DPR RI. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci untuk menghadirkan pembangunan yang berkeadilan, khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Utara berharap usulan mengenai perluasan Program Kampung Nelayan, pembangunan industri pengolahan rumput laut, serta percepatan pemerataan konektivitas digital dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat sehingga mampu memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan daya saing wilayah, dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat Kalimantan Utara.
