TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027 di Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kabupaten Bulungan, Sabtu (14/11/2026). Dalam kunjungan kerjanya ini, persoalan banjir dan perbaikan infrastruktur menjadi sorotan utama dari masyarakat.
Turun langsung menyerap aspirasi, Achmad Djufrie menerima sejumlah keluhan mendesak dari warga. Masalah genangan air dan banjir tahunan yang kerap merendam badan jalan menjadi atensi khusus. Selain itu, warga juga mengusulkan adanya pengerukan sungai, pemasangan “sheet pile” dinding penahan tanah), serta perbaikan infrastruktur jalan yang rusak.
Tak hanya itu, masyarakat juga menyoroti pentingnya konektivitas antarwilayah melalui usulan pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Kampung Arab dan Hulu Pindru.
Menanggapi hal tersebut, Achmad Djufrie menegaskan bahwa seluruh catatan warga akan diperjuangkan melalui jalur legislatif agar terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Dalam Reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027, saya menerima berbagai aspirasi masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan dan perbaikan jalan, revitalisasi sungai, serta pembangunan jembatan,” ujar Achmad Djufrie di sela-sela kunjungannya.
Politisi dari Fraksi Gerindra ini menilai, perbaikan infrastruktur dasar memiliki dampak yang luas, tidak hanya sekadar fisik bangunan, melainkan berpengaruh langsung pada ekonomi dan mobilitas warga.
“Infrastruktur yang baik bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kelancaran aktivitas, konektivitas antarwilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Achmad Djufrie memastikan akan mengawal setiap masukan yang diterima bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ia berkomitmen mendorong agar usulan warga, khususnya terkait normalisasi sungai dan jembatan, dapat masuk dalam agenda prioritas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mendatang.
“Setiap aspirasi yang disampaikan menjadi catatan penting untuk diperjuangkan melalui fungsi dan kewenangan DPRD. Saya percaya, pembangunan yang tepat berawal dari kesediaan untuk mendengar dan memahami apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. (Red)





