TANJUNG SELOR, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Persetujuan bersama ini ditandai dengan Rapat Paripurna yang diselenggarakan pada Senin (9/11/2026) lalu.
Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah tata kelola perkebunan di Bumi Benuanta, yang kini tidak lagi hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga secara ketat menjaga keseimbangan ekologi dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Komaruddin, S.Kom., M.H., mengungkapkan bahwa perumusan regulasi ini melalui proses yang panjang dan komprehensif. Pihaknya mencatat telah melakukan pembahasan intensif sejak Februari hingga November 2026.
“Jajaran legislatif secara proaktif melakukan studi komparasi, harmonisasi dengan Kementerian Hukum, hingga konsultasi ke tingkat kementerian di pusat. Tujuannya untuk memastikan regulasi ini komprehensif, aplikatif, dan benar-benar berpihak pada rakyat Kaltara,” ujar Komaruddin.
**Lindungi Masyarakat Adat dan Wajibkan Plasma**
Salah satu substansi krusial yang berhasil dikawal ketat oleh DPRD dalam beleid ini adalah pelindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat. Regulasi ini mewajibkan pihak perusahaan untuk menghormati hak ulayat melalui mekanisme musyawarah dengan prinsip persetujuan tanpa paksaan (*Free, Prior, and Informed Consent*).
Selain itu, perusahaan diwajibkan memfasilitasi pembangunan kebun plasma atau skema kemitraan minimal 20 persen bagi masyarakat yang berada di sekitar area perkebunan.
Guna memitigasi kerusakan lingkungan dan mencegah bencana ekologis, Ranperda ini juga memuat ketentuan tegas terkait larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar.
**Tuntutan Pengawasan Ketat kepada Pemprov**
Dalam Rapat Paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPRD Kaltara menyatakan persetujuannya secara aklamasi. Namun, persetujuan ini disertai dengan catatan dan tuntutan keras agar Pemerintah Provinsi Kaltara menjalankan fungsinya secara optimal.
Legislatif menuntut adanya jaminan kepatuhan lingkungan dari para pelaku usaha perkebunan. Lebih jauh, DPRD Kaltara juga mendesak pemerintah provinsi untuk memberikan dukungan penuh terhadap hilirisasi industri lokal, serta mengambil kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga komoditas demi meningkatkan taraf kesejahteraan para pekebun di Kalimantan Utara.
Pengesahan Ranperda ini kini menunggu tahap finalisasi dan penandatanganan oleh Gubernur Kaltara untuk selanjutnya diundangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang mengikat secara hukum. (Red)





