TANJUNG SELOR;, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara memfasilitasi pelaksanaan Dialog Daerah Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Kegiatan yang digagas oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI dan Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Utara ini bertujuan menyoroti hambatan regulasi di daerah serta mendorong rasionalisasi pembentukan Perda yang berkualitas.
Pertemuan strategis tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara H. Achmad Jufri, S.E., M.M., Wakil Ketua I BULD DPD RI yang juga Senator asal Kaltara Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara H. Supaad Hadianto, S.E., dan Sekretaris DPRD Kaltara Dr. H. Muhammad Pandi, S.H., M.A.P.
Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran perwakilan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM, serta pejabat dan perwakilan dari 11 hingga 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemrakarsa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara.
Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Ketua I BULD DPD RI, Marthin Billa, menegaskan bahwa pemantauan dan evaluasi terhadap Perda maupun Rancangan Perda (Ranperda) merupakan amanat konstitusi yang diemban oleh lembaganya. Ia memastikan bahwa kehadiran BULD DPD RI bukan untuk memperpanjang rantai birokrasi, melainkan untuk menjamin terwujudnya harmonisasi legislasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Marthin mengungkapkan, sejumlah hambatan strategis berhasil dihimpun dari daerah dalam forum ini. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan tenaga perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*), kendala kapasitas harmonisasi regulasi, hingga keterbatasan fiskal daerah yang dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran. Seluruh temuan ini akan dirumuskan dan dibawa ke tingkat nasional untuk dicari solusinya.
“Hasil evaluasi dan dialog ini akan kami rumuskan untuk dipaparkan dalam forum Dialog Nasional bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum pada tanggal 18 mendatang. Proses ini akan bermuara pada penyampaian rekomendasi langsung kepada Presiden Republik Indonesia,” ujar Marthin Billa.
Dengan adanya dialog ini, diharapkan sinkronisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dapat semakin optimal, sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak membebani kapasitas fiskal daerah. (Red)





