DPRD dan Pemprov Kaltara Gandeng KPK Bedah Tata Kelola Anggaran dan Pengadaan Terintegrasi

TANJUNG SELOR,, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menggelar Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Kegiatan ini melibatkan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Rapat yang berlangsung di Tanjung Selor tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 KPK RI Edi Suryanto, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kaltara, Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Inspektur Daerah, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltara.

Fokus utama pertemuan ini diarahkan pada pembenahan tata kelola pemerintahan melalui penerapan sistem pengawasan *Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention* (MCSP-RBS). Pembahasan secara khusus menyasar tiga area krusial, yakni perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk pokok pikiran (pokir) dewan, penganggaran hibah dan bantuan sosial (bansos), serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Kolaborasi strategis antara legislatif, eksekutif, dan lembaga antirasuah ini bertujuan untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di tingkat daerah. Langkah ini juga diharapkan dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan anggaran daerah. (Res)

Related Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top