TARAKAN – Persoalan layanan dan status kepesertaan BPJS Kesehatan mendominasi aspirasi masyarakat dalam Reses Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, di Kota Tarakan, Selasa (17/11/2026). Menanggapi tingginya intensitas keluhan warga, Supa’ad sengaja menghadirkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, untuk memberikan klarifikasi dan solusi secara langsung.
Pertemuan yang digelar di Hotel Lembasung ini menjadi wadah bagi masyarakat, termasuk para pengemudi ojek online (ojol), untuk menyampaikan berbagai kendala yang selama ini mereka hadapi terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Adapun keluhan yang mencuat meliputi status kepesertaan yang tiba-tiba nonaktif, kendala pembayaran iuran, hingga kesulitan teknis saat mengakses aplikasi pelayanan kesehatan.
Supa’ad mengaku telah lama menampung aspirasi ini dan merasa perlu memfasilitasi dialog terbuka antara pemangku kebijakan dengan peserta jaminan kesehatan.
“Persoalan BPJS Kesehatan selalu dikeluhkan masyarakat, saya sudah berulang kali menerima laporan baik secara langsung maupun lewat media sosial,” kata Supa’ad di sela-sela reses.
Dalam kesempatan tersebut, Supa’ad juga menyoroti pentingnya dukungan Pemerintah Daerah dalam menjamin keberlanjutan kepesertaan masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang bergantung pada program Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Kita ingin masyarakat mengetahui hak-haknya. Kalau ada persoalan kepesertaan atau pelayanan, sampaikan secara terbuka apa kendalanya dan bagaimana mengatasinya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, menjelaskan bahwa program JKN merupakan instrumen vital perlindungan finansial bagi masyarakat saat menghadapi risiko kesehatan. Ia menegaskan bahwa program ini memungkinkan peserta memperoleh pelayanan medis tanpa menanggung beban biaya penuh, sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
Merespons keluhan mengenai kartu nonaktif, Yusef mengimbau peserta untuk lebih proaktif memantau status kepesertaannya. Ia menyebut banyak warga gagal mendapatkan layanan karena kelalaian dalam administrasi.
“Banyak peserta tidak dapat mengakses layanan menggunakan JKN karena kepesertaannya nonaktif. Jadi, mereka seharusnya datang ke kantor BPJS untuk memperbarui data atau menyelesaikan tunggakan,” jelas Yusef.
Yusef menambahkan, pihaknya membuka kanal-kanal resmi informasi bagi peserta yang mengalami kendala administrasi maupun pelayanan, agar mekanisme kepesertaan JKN dapat dipahami dan dijalankan dengan benar oleh masyarakat . (Red)





