Tarakan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terpaksa melakukan penyesuaian drastis pada program Beasiswa Kaltara Unggul tahun 2026. Di tengah tekanan keuangan daerah, anggaran beasiswa yang pada 2025 lalu mencapai sekitar Rp 15 miliar, tahun ini menyusut signifikan menjadi sekitar Rp 5 miliar.
Dampak dari penyusutan anggaran ini memaksa pemerintah provinsi mengubah mekanisme penyaluran. Program yang pada tahun-tahun sebelumnya dibuka melalui pendaftaran umum secara terbuka, kini dialihkan menjadi skema Beasiswa Khusus yang hanya menjangkau enam perguruan tinggi mitra.
Hal tersebut disampaikan oleh Nasir dalam sebuah dialog bersama masyarakat baru-baru ini. Dalam forum tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi yang mencakup kebutuhan bantuan pemasangan listrik gratis, pembangunan jalan usaha tani, penguatan UMKM, bantuan nelayan, hingga dukungan untuk rumah ibadah dan sarana pendidikan.
Namun, dari sekian banyak aspirasi, persoalan beasiswa pendidikan menjadi sorotan utama dan mendapat perhatian khusus dari para warga. Masyarakat berharap anak-anak mereka tetap memiliki kesempatan memperoleh bantuan pendidikan dari Pemprov Kaltara, kendati kondisi keuangan daerah sedang menghadapi tekanan.
Menanggapi keluhan tersebut, Nasir menjelaskan bahwa terbatasnya penerima beasiswa tahun ini tidak terlepas dari kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan berat.
“Kita memahami kekecewaan masyarakat. Banyak anak-anak Kaltara yang sedang kuliah dan membutuhkan bantuan biaya pendidikan. Tetapi kita juga harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah tahun ini memang sangat terbatas, sehingga pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian terhadap program beasiswa,” ungkap Nasir di hadapan warga.
Berdasarkan skema baru tersebut, penyaluran beasiswa dilakukan berdasarkan kerja sama langsung antara pemerintah provinsi dengan perguruan tinggi mitra. Tercatat, hanya enam perguruan tinggi yang masuk dalam jangkauan program tahun ini.
Tiga perguruan tinggi di antaranya berada di wilayah Kaltara, yakni Universitas Borneo Tarakan (UBT), Universitas Kaltara (Unikal), dan Universitas Terbuka (UT). Sementara itu, tiga perguruan tinggi lainnya berlokasi di luar wilayah Kaltara.
Kebijakan perubahan mekanisme ini diakui Nasir memicu kekecewaan, terutama bagi para mahasiswa asal Kaltara yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang tidak tercakup dalam daftar enam mitra tersebut. Namun, pemerintah provinsi menegaskan bahwa langkah ini merupakan jalan tengah yang tak terelakkan untuk tetap dapat memberikan bantuan pendidikan di tengah keterbatasan anggaran daerah tahun 2027. (Red)





