DPRD Kaltara Dorong Pemerataan Akses Buku Bermutu

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi. Regulasi ini disiapkan untuk memperluas akses bahan bacaan bermutu sekaligus mendorong pemerataan budaya literasi hingga wilayah perbatasan, pedalaman dan kepulauan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah mengatakan, pembentukan Ranperda tersebut bukan sekadar memenuhi target penyusunan regulasi. Namun, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemerataan akses ilmu pengetahuan.
“Ranperda ini diharapkan menjadi fondasi kebijakan dalam mengakselerasi pemerataan literasi di Kalimantan Utara. Sebab, seluruh masyarakat berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses bahan bacaan bermutu,” ujarnya.

Menurut Syamsuddin, kondisi geografis Kaltara yang terdiri dari wilayah perkotaan, perbatasan, pedalaman hingga kepulauan membutuhkan perhatian khusus. Salah satunya wilayah Krayan yang memiliki tantangan tersendiri dalam pemerataan akses pendidikan dan bahan bacaan.
“Jangan sampai masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan maupun pedalaman memiliki keterbatasan akses terhadap buku dan fasilitas literasi. Kebijakan ini diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

Selain mendorong pemerataan akses buku, Ranperda tersebut juga mengamanatkan pengembangan buku teks bermuatan lokal. Materi bacaan nantinya diharapkan dapat memperkuat pemahaman generasi muda terhadap sejarah, budaya, bahasa daerah, serta kearifan lokal yang dimiliki Kaltara.
Syamsuddin menambahkan, regulasi ini juga menjadi landasan pembinaan bagi penulis, penerjemah dan pelaku industri perbukuan lokal.
“Pengembangan literasi tidak hanya berfokus pada peningkatan minat baca, tetapi juga mendorong tumbuhnya kreativitas dan produktivitas masyarakat daerah,” ujarnya.

Dalam pembahasan Ranperda tersebut, seluruh fraksi DPRD Kaltara telah memberikan persetujuan dengan sejumlah catatan. Salah satu penekanannya adalah program literasi harus terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah secara terukur. Ia menegaskan, pelaksanaan regulasi tersebut nantinya tidak boleh berhenti sebatas kegiatan seremonial. Pengawasan diperlukan agar program literasi benar-benar berjalan dan menyentuh sekolah, taman bacaan masyarakat, perpustakaan desa, hingga lingkungan keluarga.
“Harapan kami, regulasi ini benar-benar diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. DPRD akan terus mengawal agar pengembangan perbukuan dan budaya literasi dapat menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Utara,” pungkasnya. (Red-)

Related Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top