TANJUNG SELOR, KTV – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Daerah Pemilihan Malinau, Listiani, menegaskan pentingnya komitmen nyata pemerintah dalam menangani persoalan infrastruktur jalan di wilayah Krayan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Krayan Selatan, unsur pimpinan dan anggota DPRD Kaltara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, BPJN, serta instansi terkait di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kaltara, Selasa (14/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Listiani berharap rapat tersebut tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi, tetapi mampu menghasilkan komitmen dan langkah konkret untuk menjawab kebutuhan masyarakat Krayan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses akibat kondisi jalan yang rusak.
Menurut Listiani, Krayan memiliki arti penting dalam sejarah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. Karena itu, perhatian terhadap pembangunan di wilayah perbatasan tersebut harus terus menjadi prioritas pemerintah.
“Saya berharap pertemuan ini menghasilkan komitmen nyata dari seluruh pihak. Masyarakat Krayan sudah terlalu lama menunggu pembangunan yang benar-benar bisa mereka rasakan,” ujarnya.
Politisi dari Dapil Malinau itu mengaku memiliki kedekatan emosional dengan persoalan yang dihadapi masyarakat Krayan. Ia menilai kondisi yang dialami warga saat ini harus menjadi perhatian bersama, terutama karena akses transportasi yang terbatas turut memengaruhi pendidikan, perekonomian, dan kebutuhan dasar masyarakat.
Listiani juga mengapresiasi kehadiran seluruh unsur pemerintah dalam rapat tersebut. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran daerah, tidak boleh menjadi alasan berkurangnya perhatian terhadap pembangunan di wilayah perbatasan.
Menurutnya, pada masa awal berdirinya Provinsi Kalimantan Utara, pembangunan di Krayan sempat menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir masyarakat merasa belum melihat percepatan pembangunan yang signifikan, khususnya pada sektor infrastruktur jalan.
Ia berpandangan bahwa ruas jalan Long Lembudud hingga Binuang seharusnya dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan melalui alokasi anggaran setiap tahun. Dengan komitmen yang kuat, pemerintah diyakini mampu menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Anak-anak di Krayan juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan, layanan dasar, dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, pembangunan jalan harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Listiani menilai bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan bukan hanya soal pembangunan fisik semata, tetapi juga bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan yang adil bagi seluruh masyarakat.
Melalui forum RDP tersebut, ia berharap seluruh pihak dapat menyatukan langkah dan komitmen untuk mempercepat penanganan jalan di Krayan, sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi kesulitan yang sama dari tahun ke tahun.
“Harapan masyarakat sederhana, yaitu adanya kepastian dan keberlanjutan pembangunan. Aspirasi yang mereka sampaikan hari ini harus menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat perbatasan,” tutupnya.
