TANJUNG SELOR, KTV – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum penting bagi DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk mengevaluasi efektivitas pembangunan daerah sekaligus memastikan setiap anggaran yang telah digunakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Daerah Pemilihan Kabupaten Bulungan, H. Hamka, S.IP., M.H., usai mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun 2026, Senin (22/6).
Dalam penyampaiannya, pemerintah daerah menyampaikan bahwa laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selain itu, realisasi pendapatan daerah mencapai 86,42 persen, sedangkan realisasi belanja mencapai 85,91 persen dari target yang telah ditetapkan.
Bagi H. Hamka, capaian tersebut merupakan modal penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjaga kepercayaan publik. Namun ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup diukur dari opini audit maupun besarnya serapan anggaran, melainkan dari dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Opini WTP tentu menjadi kebanggaan bersama karena menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang baik. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hasil pembangunan itu benar-benar dirasakan masyarakat. DPRD akan melihat apakah anggaran yang telah dibelanjakan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Hamka.
Sebagai wakil masyarakat Kabupaten Bulungan, Hamka mengatakan pembahasan pertanggungjawaban APBD menjadi kesempatan bagi DPRD untuk mengukur efektivitas berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025. Menurutnya, Bulungan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara memiliki peran strategis sehingga pembangunan harus terus berjalan secara merata, tidak hanya di kawasan perkotaan tetapi juga menjangkau desa-desa dan wilayah yang masih membutuhkan perhatian.
Ia menilai sejumlah sektor masih perlu menjadi fokus bersama, di antaranya peningkatan kualitas infrastruktur jalan, penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan sektor pertanian dan perikanan, serta pengembangan kawasan ekonomi masyarakat yang menjadi penopang kesejahteraan warga.
“Dari berbagai aspirasi yang kami himpun saat reses maupun kunjungan kerja di daerah pemilihan, masyarakat masih menginginkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan kesehatan, pemerataan fasilitas pendidikan, hingga dukungan terhadap sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Hal-hal seperti inilah yang akan menjadi perhatian kami dalam mencermati pertanggungjawaban APBD,” katanya.
Menurut Hamka, evaluasi terhadap pelaksanaan APBD harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran pada tahun anggaran berikutnya. Ia berharap seluruh rekomendasi DPRD nantinya benar-benar ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan di Kalimantan Utara.
“Pembahasan Raperda ini bukan sekadar memenuhi amanat regulasi. Lebih dari itu, ini adalah bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. DPRD berkewajiban memastikan bahwa setiap program yang telah dibiayai APBD mampu memberikan hasil yang optimal dan menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya warga Kabupaten Bulungan yang kami wakili,” tegasnya.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme yang berlaku. Hasil pembahasan tersebut diharapkan menjadi pijakan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat efektivitas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
