TANJUNG SELOR, KTV – Pengelolaan pengaduan masyarakat tidak sekadar menjadi kewajiban administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral bagi seluruh penyelenggara pemerintahan. Pesan tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kaltara Bidang Aparatur, Pelayanan Publik, dan Kemasyarakatan, Dr. Ir. H. Syahrullah Mursalin, M.P., saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengaduan SP4N–LAPOR! di Gedung Gadis 2, Selasa (12/8) pagi.
Mewakili Gubernur Kaltara, Syahrullah memberikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menekankan bahwa setiap laporan atau keluhan dari masyarakat merupakan wujud harapan mereka terhadap pelayanan pemerintah.
“Jika ditangani secara tepat, aduan bisa menjadi masukan berharga untuk perbaikan kebijakan dan layanan. Namun, jika diabaikan, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bahkan mengikis kepercayaan publik,” ujar Syahrullah.
Ia menambahkan, di era keterbukaan informasi, masyarakat semakin kritis dan menuntut layanan yang cepat, tepat, dan memberikan solusi. Untuk itu, pemerintah harus berperan sebagai pemecah masalah, bukan birokrasi yang berbelit. Menurutnya, kehadiran SP4N–LAPOR! menjadi langkah strategis untuk menjawab tuntutan tersebut. Sistem ini memungkinkan masyarakat menyampaikan aduan secara daring, sekaligus menciptakan ekosistem pelayanan publik yang lebih partisipatif, dengan warga sebagai mitra pengawasan pembangunan.
Syahrullah juga mengajak peserta memanfaatkan Bimtek untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan membangun jaringan sinergis antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pemerintah kabupaten/kota.
“Jadikan kesempatan ini sebagai ajang memperkuat koordinasi dan memperluas jejaring untuk peningkatan kualitas layanan,” tutupnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala DKISP Kaltara Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., perwakilan Ombudsman RI Kaltara Dita Melyanika, pengelola aduan dari seluruh OPD Pemprov Kaltara, serta admin instansi kabupaten/kota se-Kaltara.
