JAKARTA, KTV – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat sektor kelautan dan perikanan dengan melakukan audiensi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.
Rombongan dipimpin Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., bersama anggota Komisi IV DPR RI asal Kaltara, Hasan Saleh, dan diterima langsung oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono beserta Wakil Menteri Didit Herdiawan di Gedung KKP, Jakarta, Jumat (12/9).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya pada Agustus 2025, dengan fokus pada sinkronisasi program strategis perikanan di wilayah Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Dalam kesempatan itu, Wagub Ingkong memaparkan sejumlah persoalan yang masih dihadapi, seperti keterbatasan fasilitas Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), belum tersedianya Balai Benih Ikan untuk budidaya laut maupun payau, serta minimnya sarana pendukung produksi dan pemasaran hasil tangkapan.
“Dengan kondisi fiskal daerah yang terbatas, kami tidak mampu menyelesaikan kendala tersebut secara optimal. Oleh karena itu, kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui KKP,” ujar Ingkong.
Menanggapi hal itu, Menteri Trenggono menyatakan dukungan penuh. Ia meminta Pemprov Kaltara menyusun dokumen teknis lebih rinci agar dapat ditindaklanjuti. “Kami akan membentuk tim koordinasi antara KKP dan Pemprov Kaltara guna mengawal setiap program yang diajukan,” jelasnya.
Selain Wagub dan anggota DPR RI, turut hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara Rukhi Syayahdin, Kepala Dinas PUPR-PERKIM Ir. Helmi, Kepala Biro Administrasi Pembangunan H. Sapi’i, serta pejabat Dinas Kehutanan Susilawati.
Tim koordinasi ini diharapkan menjadi langkah percepatan realisasi program strategis kelautan dan perikanan, sekaligus memaksimalkan potensi maritim Kaltara di masa mendatang.
