TENGGARONG, KTV – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini menjadi capaian ketujuh secara berturut-turut bagi Kukar dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Auditorium Nusantara BPK Kaltim, Samarinda, Jumat (23/5/2025), oleh Kepala BPK Perwakilan Kaltim Mochammad Suharyanto kepada Bupati Kukar Edi Damansyah. Hadir mendampingi, antara lain Sekda Kukar Sunggono, Kepala BPKAD Sukoco, dan Kepala Inspektorat Heriansyah.
Suharyanto menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut, namun mengingatkan agar opini WTP tidak membuat lengah. Ia menekankan bahwa masih ada 184 temuan dan 489 rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti.
Beberapa permasalahan yang ditemukan meliputi pembayaran ganda, ketidakpatuhan terhadap Perpres 33/2020, serta pengelolaan hibah yang belum maksimal. Meski tidak melampaui batas materialitas, temuan-temuan ini tetap harus menjadi perhatian serius agar tidak berulang di tahun berikutnya.
