KALIMANTAN TIMUR, KTV Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali melanjutkan percepatan pembangunannya dengan melelang proyek kawasan legislatif dan yudikatif pada Mei 2025. Pelelangan ini menyusul rampungnya desain kawasan MPR/DPR dan Mahkamah Agung (MA) yang telah mendapat persetujuan pemerintah pusat.
Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menyampaikan bahwa proses tender akan dimulai pada akhir April atau paling lambat Mei 2025, guna mengejar target operasional IKN pada tahun 2028. Meski nilai proyek belum ditetapkan, perhitungan tengah dilakukan.
Pembangunan kawasan ini akan didanai dari total anggaran Rp 13,5 triliun, dengan rincian Rp 5,4 triliun dari DIPA Otorita IKN dan tambahan Rp 8,1 triliun khusus untuk sektor legislatif dan yudikatif. Anggaran tersebut juga mencakup pengaspalan dan pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Pelelangan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern dan terintegrasi.
