JAKARTA, KTV – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan pimpinan organisasi masyarakat, tokoh lintas agama, konfederasi serikat buruh, serta perwakilan partai politik di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9). Dalam dialog yang berlangsung sejak sore hingga malam itu, para undangan menyampaikan secara langsung kritik, pandangan, dan aspirasi mereka kepada Kepala Negara.
Beberapa isu yang mencuat antara lain perlunya ruang demokrasi yang lebih terbuka, sikap arogan sebagian pejabat, gaya hidup hedonis dan gemar pamer (flexing) di kalangan elite, hingga kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan rakyat. Mereka juga menyoroti rancangan undang-undang yang mendesak segera diselesaikan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menekankan pentingnya percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan. Menurutnya, hal itu merupakan tuntutan utama masyarakat pekerja.
“Pak Presiden berjanji RUU Perampasan Aset akan segera dibahas, begitu juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta buruh. Beliau bahkan meminta langsung kepada Ketua DPR untuk menindaklanjuti pembahasan bersama partai-partai,” ujar Andi Gani usai pertemuan.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menambahkan bahwa demonstrasi tetap harus mendapat ruang sebagai sarana penyampaian aspirasi.
“Unjuk rasa adalah jalan bagi buruh, petani, nelayan, mahasiswa, dan kelompok kecil lain ketika jalur formal tidak cukup responsif. Namun tentu harus dilakukan secara damai dan konstitusional. Presiden sependapat dengan hal itu,” jelas Said.
Dari kalangan tokoh agama, Ketua Umum PGI, Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, menilai dialog berlangsung terbuka. Menurutnya, isu yang diangkat meliputi beban pajak rakyat, praktik korupsi, hingga perilaku pamer pejabat.
“Kami bicara juga soal kenaikan tunjangan DPR di hadapan Ibu Ketua DPR yang hadir, dan itu direspons oleh Presiden maupun beliau,” kata Jacky, sapaan akrabnya.
Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut ditutup dengan doa bersama yang dipimpin pemuka agama dari berbagai kepercayaan, menandai komitmen dialog dan silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat.
