PALANGKA RAYA, KTV – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Inspektorat Daerah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025. Kegiatan tersebut digelar di Aula Inspektorat Kalteng, Palangka Raya, pada Senin (28/7/2025).
Plt. Sekretaris Daerah Kalteng yang juga Kepala Bappeda, Leonard S. Ampung, membuka kegiatan ini secara resmi. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa SPI tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, namun merupakan sarana strategis dalam menilai sejauh mana kinerja pemerintah dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab.
SPI 2025 menilai 12 aspek utama, mulai dari pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa, pengendalian gratifikasi, pengelolaan SDM aparatur sipil negara, hingga keterbukaan informasi publik dan pendidikan antikorupsi.
Hingga akhir Juli 2025, partisipasi responden dalam survei ini mencakup 2.644 pegawai internal, 2.739 masyarakat umum dan penyedia jasa, serta 287 narasumber eksternal. Namun demikian, masih ditemukan kendala dalam validasi data responden, seperti data yang belum lengkap atau ganda, termasuk alamat surel dan informasi jabatan.
Plt. Inspektur Provinsi, Eko Sulistiono, menyampaikan bahwa hasil SPI sangat bermanfaat untuk memperkuat kelembagaan, serta menjadi bahan evaluasi persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik dan integritas pemerintah daerah. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari para pimpinan OPD dalam menindaklanjuti hasil survei agar tercipta birokrasi yang lebih bersih dan responsif.
Perwakilan KPK RI Wilayah III, Fadli Herdian, menjelaskan bahwa SPI bukan merupakan alat penghukuman, melainkan sebagai peta awal yang membantu lembaga pemerintah mengidentifikasi potensi risiko korupsi dan menyusun langkah-langkah perbaikan secara terukur dan berbasis data.
Melalui pelaksanaan SPI ini, Pemprov Kalteng berharap dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, profesional, dan dipercaya masyarakat, dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah yang Berkah dan Bermartabat.
