BANJARBARU, KTV – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi terus memperkuat tata kelola dan manajemen Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh daerah. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama pemerintah pusat serta kabupaten/kota tengah menyiapkan program pelatihan kepengurusan koperasi yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi (Dekon).
“Saat ini Dinas Koperasi Provinsi, Pusat, dan Kabupaten/Kota sedang menyusun pelatihan kepengurusan koperasi yang bersumber dari dana Dekon. Insya Allah dalam minggu ini sudah selesai untuk pemecahannya,” ujar Gusti Yanuar saat dihubungi, Kamis (23/10).
Ia menjelaskan, program ini dirancang agar setiap desa dan kelurahan di Kalsel — sebanyak 2.013 lokasi — dapat mengikuti pelatihan manajemen koperasi secara merata. Setiap desa dan kelurahan akan mengikutsertakan tiga orang peserta, terdiri dari ketua, bendahara, dan pengurus koperasi.
Selain pelatihan bagi pengurus koperasi, kegiatan ini juga akan melibatkan kepala kelurahan/desa serta pendamping koperasi di tingkat lokal. Para peserta akan mendapatkan bimbingan dari asisten bisnis (Business Assistant/BA) yang akan mendampingi langsung pelaksanaan dan pengelolaan koperasi di lapangan.
“Satu desa atau kelurahan akan didampingi satu asisten bisnis. Jika ada sepuluh koperasi di satu wilayah, semuanya akan dibina oleh satu BA yang terus dipantau, dievaluasi, dan dimonitor oleh pemerintah provinsi, pusat, dan daerah,” tambahnya.
Menurut Gusti Yanuar, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat manajemen kelembagaan koperasi agar mampu berjalan mandiri dan berinovasi sesuai potensi wilayah masing-masing. Saat ini, berdasarkan data Dinas Koperasi Kalsel, dari total desa dan kelurahan yang ada, sudah terdapat lebih dari 140 koperasi aktif yang terpantau melalui aplikasi nasional.
“Koperasi yang sudah berjalan dengan baik menjadi contoh, misalnya koperasi yang bergerak di bidang penjualan LPG, sembako, hingga layanan klinik. Ini menunjukkan koperasi bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat jika dikelola secara inovatif,” ungkapnya.
Ia menambahkan, model koperasi yang menjual LPG dengan harga terjangkau antara Rp18.500–Rp20.000 menjadi salah satu contoh inovasi yang berhasil menarik minat masyarakat dan sekaligus membantu menjaga stabilitas harga di tingkat lokal.
“Inovasi-inovasi seperti inilah yang akan terus kita dorong, sesuai potensi unggulan di tiap daerah. Tujuannya agar koperasi benar-benar hadir memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.(**)
